JAKARTA-Usai disepakati dalam rapat konsinyasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikan alokasi dana pemilu yang terbaru. Di mana alokasi badan ad hoc berkontribusi besar dalam peningkatan anggaran pemilu.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, secara garis besar anggaran pemilu Rp 76 triliun terbagi dua. Yakni kegiatan tahapan yang meliputi honor petugas dan logistik. Lalu, sosialisasi serta kegiatan pendukung.
Rinciannya sebesar Rp 63,5 triliun untuk kegiatan tahapan dan Rp 13,2 triliun untuk pendukungnya. Nah, untuk kegiatan tahapan, alokasi terbesar dikeluarkan untuk kebutuhan petugas lapangan. Baik honor, operasional hingga rekrutmen yang mencapai Rp 34,4 triliun. ”Data tersebut usulan anggaran pemilu 2024,” ujarnya, Rabu (25/5).
Kenaikan honor juga berpengaruh pada total dana pemilu. Sebagai gambaran, honor petugas KPPS 2019 ada diangka Rp 550.000 per orang. Untuk 2024 akan dinaikkan nyaris tiga kali lipat menjadi Rp 1.500.000. Kemudian honor PPK/PPS juga dinaikkan nyaris dua kali lipat.
Lantas, berapa kebutuhan petugas? Hasyim menerangkan, kebutuhan SDM petugas ad hoc mencapai 7.671.717 orang. Sekitar 7,3 juta di antaranya adalah petugas TPS yang bekerja di hari pemungutan.
Rencananya, alokasi dana pemilu akan dibagi dalam tiga tahun anggaran. Tahun 2022 sebanyak Rp 8 triliun, 2023 sebesar Rp 23,8 triliun dan 2024 Rp 44,7 triliun. Untuk kebutuhan tahun ini baru turun sebagian. “Yang sudah cair Rp 2 triliun. Masih Rp 6 triliun lagi belum,” jelasnya.
Sementara itu, alokasi anggaran Bawaslu mencapai Rp 33,8 triliun. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, honor pengawas juga akan dinaikan. ”Menambah honor bagi Pengawas Ad hoc (sementara) seperti juga yang dilakukan KPU. Hal ini mengingat tugas mereka amat berat,” ujarnya kemarin. (far/bay/JPG)
