Retno juga mempertanyakan mengenai resolusi PBB yang dibuat khusus untuk Palestina yang telah diadopsi dan dilaksanakan. Mengingat, banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. ”Kemana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?,” ungkapnya.
Di sisi lain, Retno mendesak, adanya penyediaan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses Solusi Dua Negara. Termasuk, upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.
”Palestina juga harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel,” jelasnya.
Penghentian pasokan senjata ke Israel juga diminta dihentikan. Pasalnya, setiap senjata yang dikirim ke Israel dinilai dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhamad Iqbal mengamini adanya aksi keluar ruangan oleh Menlu dan sejumlah diplomat. ”Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap, red) Israel menyampaikan pernyataannya. Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” ungkapnya. (mia)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos