“Pelemahan Rupiah bukan sekadar volatilitas teknikal, tetapi sinyal lemahnya kepercayaan pasar,” jelasnya. Diskusi juga menyoroti Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat yang diteken pada Februari 2026. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menilai perjanjian tersebut berpotensi membebani Indonesia secara ekonomi.
“Biaya menolak ART lebih murah daripada menerima ART karena ada potensi subordinasi kebijakan ekonomi Indonesia,” katanya. Sementara itu, Ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, Prof Sahara, menyebut ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen dan memperburuk neraca perdagangan.
“Ini bukan sekadar soal tarif, tetapi juga menyangkut kontrol rantai pasok pangan dan energi nasional,” ujarnya.Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 2025 sebagai bentuk kritik terhadap tata kelola ekonomi dan arah kebijakan nasional.(*/JAWAPOS.COM)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
“Pelemahan Rupiah bukan sekadar volatilitas teknikal, tetapi sinyal lemahnya kepercayaan pasar,” jelasnya. Diskusi juga menyoroti Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat yang diteken pada Februari 2026. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menilai perjanjian tersebut berpotensi membebani Indonesia secara ekonomi.
“Biaya menolak ART lebih murah daripada menerima ART karena ada potensi subordinasi kebijakan ekonomi Indonesia,” katanya. Sementara itu, Ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, Prof Sahara, menyebut ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen dan memperburuk neraca perdagangan.
“Ini bukan sekadar soal tarif, tetapi juga menyangkut kontrol rantai pasok pangan dan energi nasional,” ujarnya.Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 2025 sebagai bentuk kritik terhadap tata kelola ekonomi dan arah kebijakan nasional.(*/JAWAPOS.COM)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
