Di sisi lain, Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan jika kasus ini hanya ditangani secara internal oleh Polri dan TNI. Ia menyarankan agar DPR RI melalui Dewan Pengawas Intelijen segera bertindak sebagai penengah yang independen. “DPR setahu saya punya Dewan Pengawas Intelijen DPR yang dipimpin Dasco kan? Nah itu harus kita dukung supaya turun, supaya bisa ketahuan nih dari eksekutor sampai intelektualnya siapa. Karena kalau kita berharap pada dua lembaga ini pasti tarik-menarik gitu. Makanya perlu yang lebih besar seperti DPR yang turun,” tegas Antony. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Di sisi lain, Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan jika kasus ini hanya ditangani secara internal oleh Polri dan TNI. Ia menyarankan agar DPR RI melalui Dewan Pengawas Intelijen segera bertindak sebagai penengah yang independen. “DPR setahu saya punya Dewan Pengawas Intelijen DPR yang dipimpin Dasco kan? Nah itu harus kita dukung supaya turun, supaya bisa ketahuan nih dari eksekutor sampai intelektualnya siapa. Karena kalau kita berharap pada dua lembaga ini pasti tarik-menarik gitu. Makanya perlu yang lebih besar seperti DPR yang turun,” tegas Antony. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
