Sementara pada demo pelajar itu pemerintah diingatkan menghentikan pembagian MBG di pedalaman Papua dan terutama daerah konflik. “Stop Militerisasi di lembaga pendidikan dan lingkungan sekolah-sekolah yang ada di Papua. Hentikan teror dan intimidasi kepolisian secara langsung melalui pihak sekolah, terhadap siswa/i yang menolak MBG secara Individu, maupun unjuk rasa terbuka,”beber salah satu pelajar.
Para siswa SMA tersebut juga mengancam akan melakukan aksi serupa dengan wilayah konsolidasi yang belum jauh lebih luas di seluruh tanah Papua pada aksi demo jilid 2 nanti. Sementara Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Supriadi Laling, menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para siswa di berbagai kota dan kabupaten di Papua pada Senin (17/2). Demonstrasi tersebut menolak MBG.
Supriadi mengungkapkan bahwa meskipun ada kemungkinan aksi tersebut ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu, namun suara para siswa perlu didengar oleh pemerintah pusat. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan oleh para siswa mencerminkan kondisi nyata di Papua saat ini, di mana masyarakat lebih membutuhkan pendidikan gratis serta penyelesaian berbagai permasalahan kompleks lainnya dibandingkan program makan gratis.
“Saya mendukung program MBG, namun bagi saya, aksi para siswa ini perlu didengar karena apa yang mereka suarakan di lapangan benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka,” ujar Supriadi. Lebih lanjut, Supriadi menyoroti kondisi di Papua yang dinilainya sangat memprihatinkan. Berbagai masalah muncul, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat.
Ia menilai bahwa dengan adanya program MBG, banyak bidang lain yang justru terabaikan. “Kita lihat saat ini kondisi ekonomi di Papua sangat lesu, jadi MBG ini bagi saya perlu dikaji ulang,” tuturnya. Meskipun begitu, Supriadi memastikan bahwa DPRP akan tetap mendorong pelaksanaan program MBG di Papua. Ia menegaskan bahwa DPRP akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi program tersebut.
Sementara pada demo pelajar itu pemerintah diingatkan menghentikan pembagian MBG di pedalaman Papua dan terutama daerah konflik. “Stop Militerisasi di lembaga pendidikan dan lingkungan sekolah-sekolah yang ada di Papua. Hentikan teror dan intimidasi kepolisian secara langsung melalui pihak sekolah, terhadap siswa/i yang menolak MBG secara Individu, maupun unjuk rasa terbuka,”beber salah satu pelajar.
Para siswa SMA tersebut juga mengancam akan melakukan aksi serupa dengan wilayah konsolidasi yang belum jauh lebih luas di seluruh tanah Papua pada aksi demo jilid 2 nanti. Sementara Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Supriadi Laling, menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para siswa di berbagai kota dan kabupaten di Papua pada Senin (17/2). Demonstrasi tersebut menolak MBG.
Supriadi mengungkapkan bahwa meskipun ada kemungkinan aksi tersebut ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu, namun suara para siswa perlu didengar oleh pemerintah pusat. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan oleh para siswa mencerminkan kondisi nyata di Papua saat ini, di mana masyarakat lebih membutuhkan pendidikan gratis serta penyelesaian berbagai permasalahan kompleks lainnya dibandingkan program makan gratis.
“Saya mendukung program MBG, namun bagi saya, aksi para siswa ini perlu didengar karena apa yang mereka suarakan di lapangan benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka,” ujar Supriadi. Lebih lanjut, Supriadi menyoroti kondisi di Papua yang dinilainya sangat memprihatinkan. Berbagai masalah muncul, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat.
Ia menilai bahwa dengan adanya program MBG, banyak bidang lain yang justru terabaikan. “Kita lihat saat ini kondisi ekonomi di Papua sangat lesu, jadi MBG ini bagi saya perlu dikaji ulang,” tuturnya. Meskipun begitu, Supriadi memastikan bahwa DPRP akan tetap mendorong pelaksanaan program MBG di Papua. Ia menegaskan bahwa DPRP akan menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi program tersebut.
