Bulan Depan Lakukan Sensus Pertanian

Jokowi Inginkan Data yang Akurat dan Terbaru untuk Membuat Kebijakan

JAKARTA – Sensus pertanian akan kembali digelar setelah terakhir dilakukan pada 2013 lalu. Kemarin (15/5) Presiden Joko Widodo mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara. Menurutnya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan maka harus menggunakan data terbaru.

“Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini,” tutur Jokowi dalam sambutannya. Sektor pertanian menurutnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga akurasi kebijakan diperlikan. Dia curhat kerap mendapati data yang tidak akurat dari jumlah lahan pertanian, pupuk, dan yang lainnya.

Kepala Negara menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat strategis. Oleh sebab itu, sensus pertanian harus dilakukan. “Sensus pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Data yang ada di saya menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali,” tutur Jokowi.

Jokowi minta data pertanian ini mestinya diperbarui setiap lima tahun sekali. Apalagi biaya sensusnya terbilang sedikit, yakni Rp 3 triliyun. “Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling update, terkini,” ucapnya. Sensus pertanian 2023 rencananya digelar selama dua bulan mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menuturkan, sensus pertaninan sudah dilaksanakan sejak tahun 1963. Pelaksanaan sensus pertaninan dilakukan 10 tahun, sejalan dengan amanat UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Dengan demikian, sensus pertaninan tahun 2023 ini menjadi pelaksanaan sensus pertanian ke tujuh. Sensus pertanian yang dilakukan 10 tahun sekali bakal memberikan gambaran terkini tentang situasi sektor pertanian sekaligus para petani Indonesia saat ini.

‘’Sensus pertanian 2023 memiliki tujuan utama yaitu menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai dengan wilayah terkecil,’’ ujarnya pada kesempatan yang sama.

Hal itu meliputi data pelaku usaha pertanian secara by name by address yang dapat menjadi acuan kebijakan pemerintah di bidang pertanian, geospasial statistik pertanian, serta potensi pertanian termasuk urban farming, struktur demografi petani termasuk petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi, penyediaan basis data UMKM di sektor pertanian, dan lain sebagainya.

Margo menjelaskan, sensus pertanian 2023 pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang. Adapun pendataan akan mencakup tujuh subsektor yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta jasa pertanian.

‘’Responden yang akan didata meliputi usaha pertanian perorangan atau petani berbadan hukum atau perusahan dan usaha pertanian lainnya di seluruh wilayah Indonesia,’’ jelas dia. (lyn/dee)

Jokowi Inginkan Data yang Akurat dan Terbaru untuk Membuat Kebijakan

JAKARTA – Sensus pertanian akan kembali digelar setelah terakhir dilakukan pada 2013 lalu. Kemarin (15/5) Presiden Joko Widodo mencanangkan Pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 di Istana Negara. Menurutnya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan maka harus menggunakan data terbaru.

“Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Sering kita kedodoran di sini,” tutur Jokowi dalam sambutannya. Sektor pertanian menurutnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Sehingga akurasi kebijakan diperlikan. Dia curhat kerap mendapati data yang tidak akurat dari jumlah lahan pertanian, pupuk, dan yang lainnya.

Kepala Negara menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat strategis. Oleh sebab itu, sensus pertanian harus dilakukan. “Sensus pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Data yang ada di saya menyumbang 11,8 persen terhadap total PDB kita, besar sekali,” tutur Jokowi.

Jokowi minta data pertanian ini mestinya diperbarui setiap lima tahun sekali. Apalagi biaya sensusnya terbilang sedikit, yakni Rp 3 triliyun. “Tapi penting, bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling update, terkini,” ucapnya. Sensus pertanian 2023 rencananya digelar selama dua bulan mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menuturkan, sensus pertaninan sudah dilaksanakan sejak tahun 1963. Pelaksanaan sensus pertaninan dilakukan 10 tahun, sejalan dengan amanat UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Dengan demikian, sensus pertaninan tahun 2023 ini menjadi pelaksanaan sensus pertanian ke tujuh. Sensus pertanian yang dilakukan 10 tahun sekali bakal memberikan gambaran terkini tentang situasi sektor pertanian sekaligus para petani Indonesia saat ini.

‘’Sensus pertanian 2023 memiliki tujuan utama yaitu menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai dengan wilayah terkecil,’’ ujarnya pada kesempatan yang sama.

Hal itu meliputi data pelaku usaha pertanian secara by name by address yang dapat menjadi acuan kebijakan pemerintah di bidang pertanian, geospasial statistik pertanian, serta potensi pertanian termasuk urban farming, struktur demografi petani termasuk petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi, penyediaan basis data UMKM di sektor pertanian, dan lain sebagainya.

Margo menjelaskan, sensus pertanian 2023 pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang. Adapun pendataan akan mencakup tujuh subsektor yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta jasa pertanian.

‘’Responden yang akan didata meliputi usaha pertanian perorangan atau petani berbadan hukum atau perusahan dan usaha pertanian lainnya di seluruh wilayah Indonesia,’’ jelas dia. (lyn/dee)