Namun untungnya, kata Daisy, untuk RSUD Abepura sendiri, beberapa daerah seperti Papua Pegunungan dengan Papua Tengah, telah berupaya membangun kerjasama dengan RSUD Abepura dalam hal pembiayaan pengobatan pasien yang tidak memiliki kartu BPJS.
Karena itu, semua pasien dari dua daerah tersebut khususnya yang tidak memiliki BPJS, biaya pengobatan rumah sakitnya dikalim ke masing-masing daerah dengan terintegrasi dengan BPJS daerah setempat.
“Jadi kalau ada pasien orang asli Papua Pegunungan dan Papua Selatan jika tidak memiliki BPJS, tapi dia orang asli Papua Pegunungan dan Papua Tengah, maka biaya rumah sakitnya diklaim ke pemerintah daerah, melalui BPPJS,” kata dr. Daisy kepada Cendrawasih pos, Rabu (13/3).
Sementara Papua Induk, hanya Kota Jayapura yang bekerjasama dengan RSUD Abepura, melalui program Port Numbay Sehat. Sementara Pemerimtah Kabupayen Jayapura, maupun Kabupaten Keerom serta beberapa kabupaten lainnya belum melakukan kerjasama dengan RSUD Abepura.
Adapun pelaksanaan dari kerjasama tersebut. Setiap pasien penerima kartu Port Numbay Sehat, biaya rumah sakitnya akan diklaim ke Pemerintah Kota Jayapura. “Memang program kartu Port Numbay Sehat ini bagus, cuma kita (RSUD Abepura red) sudah BLU, tentu keuangan kita terganggu,” ujarnya.
Ia mengharapkan program Kartu Papua Sehat kembali dianggarkan. Sehingga pelayanan rumah sakit akan klebih cepat kepada pasien. “Karena kalau tunggu klaim, maka kita kolabs, karena keuangan kita sebagai rumah sakit BLU bergantung pada biaya asuransi pasien,” tuturnya.
“Sehingga kami harapkan program Kartu Papua Sehat ini diaktifkan kembali,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
