JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja badan usaha milik negara, terutama terhadap komisaris dan direksi perusahaan yang merugi namun tetap meminta tantiem atau bonus.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal perusahaan merugi, tetapi elitenya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, melainkan soal etika kepemimpinan,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut dia memandang praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk merupakan bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung di BUMN.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” katanya.
Selain itu, dia memandang kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Sementara itu, dia mengatakan sebagai mitra kerja Badan Pengaturan BUMN, maka dirinya akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional.
Terlebih, Presiden Prabowo telah menyampaikan kritik terhadap BUMN yang dinilai bukan melemahkan, melainkan memperkuat peran sebagai motor ekonomi nasional.
