KEDIRI- Fenomena pemadaman listrik berskala luas atau blackout masih terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Dalam perekonomian yang semakin bergantung pada energi, gangguan besar pada sistem kelistrikan menyisakan bahan evaluasi. Keandalan energi, tata kelola korporasi, kualitas pengawasan, dan perlindungan kepentingan publik menjadi bagian yang perlu diperiksa secara jernih.
Atas dasar itu, langkah aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang diduga berdampak pada terjadinya pemadaman di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia patut didukung. Tentu, hubungan antara dugaan penyimpangan dalam pemenuhan pasokan batu bara dan gangguan sistem kelistrikan harus dibuktikan berdasarkan fakta, data teknis, serta proses hukum. Penyidikan justru diperlukan untuk membuat persoalan tersebut lebih terang.
Pengusutan perkara juga tidak seharusnya dianggap sebagai upaya melemahkan institusi strategis negara. Penegakan hukum yang profesional dapat menjadi jalan untuk melindungi institusi dari perbuatan pihak-pihak yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. PLN memiliki posisi penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Listrik menggerakkan industri, rumah sakit, sekolah, pusat perdagangan, layanan digital, jutaan usaha mikro, dan rumah tangga.
Tanggung jawab sebesar itu membuat setiap persoalan dalam rantai pasok energi layak diperiksa dengan cermat. Tujuan akhirnya tetap sama, yakni menjaga pelayanan publik dan memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.
“Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik,” ujar Greg dalam pernyataan resmi dikutip dari JawaPos.com, Jumat (19/6). Greg mengatakan, PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain. Ia juga memastikan, perusahaan akan terus melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.
“Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem,” ujarnya. Untuk itu, Greg menegaskan bahwa seluruh insan PLN meminta maaf kepada masyarakat atas berkurangnya pasokan listrik yang membuat sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami pemadaman listrik bergilir. “PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab pemadaman listrik belakangan ini. Ia mengakui adanya kendala dalam penyediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional yang salah satunya disebabkan penurunan kualitas kalori batu bara serta beban biaya produksi yang semakin tinggi bagi para pengusaha tambang.
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 18 hingga 20 juta ton dari total kebutuhan PT PLN (Persero) yang mencapai 154 juta ton pada tahun 2026. Pemerintah kini harus memutar otak mencari jalan keluar, terutama karena batu bara berkalori menengah (5.200 kcal) makin langka di alam. “Hingga rapat bulan Juni lalu, memang ada kendala ketersediaan batu bara kalori medium 5.200. Kita sama-sama tahu, kalori batu bara kita makin hari makin rendah. Solusi untuk ini yang sedang kita cari,” beber Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6). (*/Jawapos)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
