Sementara itu, Kamaruddin mengatakan Komarudin mengatakan GNB dan JK sepakat Pemilu 2024 harus transparan dan bersih supaya rakyat bisa memilih sesuai hati nuraninya. Dia mengajak masyarakat bersama-sama kawal pemilu bersih transparan. “Selamatkan nurani rakyat, haknya untuk memilih agar tak dicuri, agar menghasilkan pemenang berkualitas,” kata mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Calon Wakil Presiden Nomor 03 Mohammad Mahfud MD ikut buka suara. Dia menegaskan bahwa bantuan sosial adalah hak dan milik rakyat, bukan kedermawanan pemerintah. ”Bantuan sosial itu milik rakyat yang dikembalikan ke rakyat. Lalu ada yang ngaku ini dari saya, bukan. Bantuan sosial itu bantuan dari rakyat,” ungkap dia kemarin.
Mahfud menyebut, siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang membutuhkan. Tujuannya jelas untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. ”Di beberapa tempat banyak (bantuan sosial) diberikan pada yang tidak berhak dan yang benar-benar miskin tidak dapat,” sesalnya.
Pria asal Madura itu pun mencontohkah mekanisme penyerahan bantuan sosial yang keliru. Misalnya, masyarakat dikumpulkan di pinggir jalan kemudian bantuan sosial dibagikan. ”Itu tidak boleh,” kata Mahfud menegaskan. Bantuan sosial harus tepat sasaran lantaran anggaran yang dipakai juga berasal dari rakyat. Untuk itu, butuh data akurat dan valid agar tidak ada lagi bantuan sosial melenceng.
Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terhadap gelombang kritik dari sejumlah kampus terkait dengan kondisi demokrasi yang dianggap tidak berjalan dengan baik.
Menurut Ganjar, kritik yang disampaikan oleh kampus-kampus tersebut menunjukkan bahwa demokrasi kita berada dalam jurang yang dalam. “Saya hanya ingin menyampaikan saja, demokrasi kita ada pada jurang. Maka masyarakat sipil, tokoh masyarakat, agama, budayawan mengingatkan, termasuk kampus,” paparnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, kampus mempunyai kebebasan menggelar mimbar akademik. “Kalau mereka menyuarakan, maka nuraninya yang ada,” ungkap Ganjar usai acara di De Tjolomadoe, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kemarin. (7/2).
Ganjar menegaskan bahwa kampus memiliki kebebasan akademik untuk menyuarakan pandangan mereka, dan hal tersebut tidak boleh diintervensi dengan meminta kampus untuk menyanjung pemerintah.
Selain itu, Ganjar juga mengkritik adanya intervensi dari pemerintah terhadap rektor-rektor untuk membuat pernyataan dukungan kepada pemerintah, meskipun rektor-rektor tersebut sebenarnya tidak setuju.
Menurutnya, jika ada upaya membuat tandingan statement untuk mendukung pemerintah, hal itu merupakan langkah yang terlambat. “Menurut saya telat, dan itu membelokan sebuah kejujuran dan fakta yang menunjukkan sebuah kebenaran,” tegas Ganjar.
Masa kampanye pemilu tinggal dua hari lagi. Kemarin (7/2) Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan berkampanye. “Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab, tidak,” katanya. Dia memang diisukan akan turut berkampanye pada masa akhir kampanye.
Selain itu Jokowi kembali keharusan seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga netralitas. “KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus professional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat,” tegasnya.
Kepala Negara meminta agar seluruh pihak menjaga pemilu agar tetap damai dan jujur. “Menghargai hasil pemilu, serta bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia,” ucapnya.
Sepekan menjelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, Kepala Negara mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menggunakan hak pilihnya. ”Datang ke TPS dan memberikan suara sesuai pilihan” tuturnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut angkat bicara mengenai isu pecahnya kongsi di kabinet. Dia menampik isu tersebut. Tak hadirnya sejumlah menteri teknis dalam beberapa kegiatan Jokowi pun diminta olehnya tak diartikan sebagai perpecahan dan sengaja tak diikutsertakan.
Seperti diketahui, dalam penyaluran bansos Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kemudian tak terlihatnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam peresmian Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Tol Indrapura-Kisaran di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kemarin. Keduanya diduga tak dilibatkan lantaran diduga tak sejalan dengan Jokowi terkait dukungan politik presiden.
Muhadjir mengatakan, Jokowi memahami menteri-menterinya memiliki urusan lain. Sehingga tak perlu selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan Jokowi.
”Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu Risma kan juga punya program. Dan presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi. Satu, dua kali saja, termasuk saya. Saya sebagai Menko mestinya harus dengan beliau, tapi beliau paham menteri-menteri punya urusan,” paparnya ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/2).
Dia menegaskan, secara konseptual dan struktural, Risma sebagai Mensos tentu banyak terlibat dalam penyaluran bansos. Mengingat, semua data penerima bansos dikelola oleh Kemensos melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Termasuk, soal anggarannya. Namun, saat ini, diketahui jika Risma pun tengah sibuk mendorong salah satu program unggulannya yakni Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) dalam upaya pengentasan kemiskinan.
”Beliau saya lihat sedang gencar-gencarnya mendorong itu. PENA itu Pahlawan EKonomi Nusantara. Jadi, keren itu program Bu Risma sekarang,” kata Mantan Mendikbud tersebut.
Namun untuk CBP, lanjut dia, memang menggunakan data program percepatan pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE). Hal itu merujuk pada Inpres nomor 4 tahun 2022. Di mana, jumlah penerima 22.400 ribu keluarga penerima manfaat. Untuk penyaluran diserahkan pada badan pangan nasional, dengan penyedianya bulog. ”Memang diperintahkan oleh presiden, Kemenko PMK sebagai penanggung jawab. Jadi langsung, tidak melalui Kemensos,” jelasnya.
Dia turut menampik jika CBP sengaja disalurkan dalam rangka pemilu. Apalagi, saat ini, kondisi tengah aman tanpa ada gejolak pangan. ”Justru bansos ini agar jangan sampai ada gejolak. ini Untuk antisipasi situasi darurat. Dan ini bukan hanya di Indonesia, beras di dunia juga sasah. Mau impor saja susah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir turut menepis isu dirinya mundur dari kabinet menyusul Mahfud MD. Sambil guyon, ia mengatakan, isu tersebut tidak benar. ”Saya itu jangankan mundur. Kalau kata Gus Dur, maju aja susah harus dituntun, bagaimana mundur,” ungkapnya. (elo/idr/wan/syn/lyn/lum/mia)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
