Monday, March 9, 2026
24.4 C
Jayapura

Kesepakatan Dagang RI-AS Dikritik: Hanya Amankan 2 Persen Ekspor?

Padahal, saat ini Amerika Serikat bukan pemasok utama kedua komoditas itu bagi Indonesia. Untuk katun, kontribusi AS hanya 8,7 persen dari total impor Indonesia, masih jauh di bawah Tiongkok (29,4 persen) dan Brasil (20,7 persen). Adapun untuk man-made fiber, porsi AS bahkan hanya 0,3 persen, tertinggal jauh dibandingkan Tiongkok (65,1 persen) dan Vietnam (12,4 persen). Selain itu, harga bahan baku tekstil asal AS dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan negara pemasok lainnya.

“Jika dunia usaha dipaksa membeli bahan baku yang lebih mahal dari AS, akan terjadi disrupsi serius dalam rantai pasok sehingga manfaat akses pasar tersebut bisa saja tidak lagi terasa,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, turut mengkritisi potensi dampak ART terhadap industri media nasional. Ia mengungkapkan bahwa dalam klausul perjanjian tersebut terdapat peluang bagi investor Amerika Serikat untuk memiliki perusahaan media di Indonesia.

Baca Juga :  AS Berikan Bantuan Rp 1,58 Triliun untuk Rakyat Palestina di Jalur Gaza

“Jika ini diberlakukan, kepemilikan media bisa didominasi oleh modal asing. Agenda editorial berpotensi dipengaruhi kepentingan ekonomi global, sementara media lokal akan semakin sulit membiayai jurnalisme yang berkualitas dan independen,” katanya.

Selain itu, ART juga memuat ketentuan yang melarang Indonesia mewajibkan platform digital asal AS membayar lisensi konten atau berbagi pendapatan dengan media dalam negeri. “Perjanjian ini melemahkan upaya membangun ekosistem digital yang adil,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila media lokal semakin tertekan secara finansial dan dikuasai modal besar, informasi yang diterima publik berpotensi semakin terkurasi sesuai kepentingan tertentu dan lebih menonjolkan narasi pertumbuhan ekonomi semata. Dampak sosial dan ekologis dari proyek pembangunan pun dikhawatirkan luput dari perhatian.

Baca Juga :  Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Lawan Arab Saudi

“Situasi ini juga berpotensi melemahkan kritik publik. Oligarki akan lebih mudah membungkam kritik terhadap proyek-proyek strategis mereka yang mungkin berdampak buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat,” katanya. (*/JawaPos.com)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Padahal, saat ini Amerika Serikat bukan pemasok utama kedua komoditas itu bagi Indonesia. Untuk katun, kontribusi AS hanya 8,7 persen dari total impor Indonesia, masih jauh di bawah Tiongkok (29,4 persen) dan Brasil (20,7 persen). Adapun untuk man-made fiber, porsi AS bahkan hanya 0,3 persen, tertinggal jauh dibandingkan Tiongkok (65,1 persen) dan Vietnam (12,4 persen). Selain itu, harga bahan baku tekstil asal AS dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan negara pemasok lainnya.

“Jika dunia usaha dipaksa membeli bahan baku yang lebih mahal dari AS, akan terjadi disrupsi serius dalam rantai pasok sehingga manfaat akses pasar tersebut bisa saja tidak lagi terasa,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, turut mengkritisi potensi dampak ART terhadap industri media nasional. Ia mengungkapkan bahwa dalam klausul perjanjian tersebut terdapat peluang bagi investor Amerika Serikat untuk memiliki perusahaan media di Indonesia.

Baca Juga :  AS Berikan Bantuan Rp 1,58 Triliun untuk Rakyat Palestina di Jalur Gaza

“Jika ini diberlakukan, kepemilikan media bisa didominasi oleh modal asing. Agenda editorial berpotensi dipengaruhi kepentingan ekonomi global, sementara media lokal akan semakin sulit membiayai jurnalisme yang berkualitas dan independen,” katanya.

Selain itu, ART juga memuat ketentuan yang melarang Indonesia mewajibkan platform digital asal AS membayar lisensi konten atau berbagi pendapatan dengan media dalam negeri. “Perjanjian ini melemahkan upaya membangun ekosistem digital yang adil,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila media lokal semakin tertekan secara finansial dan dikuasai modal besar, informasi yang diterima publik berpotensi semakin terkurasi sesuai kepentingan tertentu dan lebih menonjolkan narasi pertumbuhan ekonomi semata. Dampak sosial dan ekologis dari proyek pembangunan pun dikhawatirkan luput dari perhatian.

Baca Juga :  Jelang Lawan Australia, Shin Tae Yong: Indonesia Adalah Tim Kuda Hitam di Asia

“Situasi ini juga berpotensi melemahkan kritik publik. Oligarki akan lebih mudah membungkam kritik terhadap proyek-proyek strategis mereka yang mungkin berdampak buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat,” katanya. (*/JawaPos.com)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya