Grand Desain Penggunaan Dana Otsus Perlu Dibentuk

JAYAPURA-Pembahasan soal tata kelola anggaran dana Otonomi Khusus dalam rapat paripurna DPRP pekan kemarin masih menyisakan sejumpah PR untuk pemerintah (eksekutif). Sejumlah fraksi  memberi catatan dan rekomendasi yang diminta untuk bisa disikapi. Pertama disampaikan oleh Fraksi Gabungan Keadilan Nurani yang terdiri dari Partai PKS dan Partai Hanura.

Keduanya berpendapat bahwa untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan dana alokasi dalam rangka Otsus, pemerintah dianggap  perlu memperhatikan rekomendasi Pansus DPRP tentang LHP BPK RI Perwakilan Papua atas efektifitas penggunaan dana Otsus dimana penilaian Pansus, Pemprov Papua perlu menyusun dan menetapkan grand design pembangunan dan penggunaan dana Otsus  sekaligus membuat target pencapaian dari pelaksanaan Otsus itu sendiri. “Kami pikir grand desain ini penting dan tak bisa dianggap sepele. Tujuannya agar bisa mengetahui target dan capaian selama Otsus berjalan,” kata Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Nurani, H Kusmanto SH. MH. M.Kn yang kembali mengulas pada Ahad  (27/12).

Lalu mengkaji batas waktu yang realistis dari mulai penyaluran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Fraksi gabungan keadilan nurani juga meminta  Pemprov berkoordinasi dengan bupati dan wali kota dalam penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJMD dan RKPD khusus pengggunaan dana Otsus. “Kami juga meminta Pemprov memberi ketegasan kepada kabupaten kota untuk menganggarkan kembali sisa dana Otsus yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya untuk tetap dialokasikan pada program prioritas Otsus sehingga berkesinambungan dan tuntas,” jelas Kusmanto.

Sementara fraksi Gerindra mencatat bahwa Pemprov perlu penggunakan anggaran secara efektif, transparan, akuntable dan tepat sasaran pada program yang sudah disepakati lalu terkait Pansus LHP Otsus dan Pansus Kemanusiaan  fraksi ini meminta untuk hasil yang sudah dipaparkan oleh kedua Pansus tersebut segera ditindaklanjuti oleh pimpinan sesuai mekanisme. “Begitu juga dengan agenda PON, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa ini harus diseriusi dengan sarana prasarana sehingga tim Papua bisa berprestasi membawa nama baik Papua. Kita tidak mau menjadi pengantar dan penonton untuk menyaksikan kemenangan orang lain di rumah sendiri sementara kita hanya ramai dengan rebutan pekerjaan sebagai petugas kebersihan dan keamanan,” kata anggota fraksi, Nathan Pahabol S,Pd. (ade/wen)

JAYAPURA-Pembahasan soal tata kelola anggaran dana Otonomi Khusus dalam rapat paripurna DPRP pekan kemarin masih menyisakan sejumpah PR untuk pemerintah (eksekutif). Sejumlah fraksi  memberi catatan dan rekomendasi yang diminta untuk bisa disikapi. Pertama disampaikan oleh Fraksi Gabungan Keadilan Nurani yang terdiri dari Partai PKS dan Partai Hanura.

Keduanya berpendapat bahwa untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan dana alokasi dalam rangka Otsus, pemerintah dianggap  perlu memperhatikan rekomendasi Pansus DPRP tentang LHP BPK RI Perwakilan Papua atas efektifitas penggunaan dana Otsus dimana penilaian Pansus, Pemprov Papua perlu menyusun dan menetapkan grand design pembangunan dan penggunaan dana Otsus  sekaligus membuat target pencapaian dari pelaksanaan Otsus itu sendiri. “Kami pikir grand desain ini penting dan tak bisa dianggap sepele. Tujuannya agar bisa mengetahui target dan capaian selama Otsus berjalan,” kata Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Nurani, H Kusmanto SH. MH. M.Kn yang kembali mengulas pada Ahad  (27/12).

Lalu mengkaji batas waktu yang realistis dari mulai penyaluran sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Fraksi gabungan keadilan nurani juga meminta  Pemprov berkoordinasi dengan bupati dan wali kota dalam penyusunan perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJMD dan RKPD khusus pengggunaan dana Otsus. “Kami juga meminta Pemprov memberi ketegasan kepada kabupaten kota untuk menganggarkan kembali sisa dana Otsus yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya untuk tetap dialokasikan pada program prioritas Otsus sehingga berkesinambungan dan tuntas,” jelas Kusmanto.

Sementara fraksi Gerindra mencatat bahwa Pemprov perlu penggunakan anggaran secara efektif, transparan, akuntable dan tepat sasaran pada program yang sudah disepakati lalu terkait Pansus LHP Otsus dan Pansus Kemanusiaan  fraksi ini meminta untuk hasil yang sudah dipaparkan oleh kedua Pansus tersebut segera ditindaklanjuti oleh pimpinan sesuai mekanisme. “Begitu juga dengan agenda PON, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa ini harus diseriusi dengan sarana prasarana sehingga tim Papua bisa berprestasi membawa nama baik Papua. Kita tidak mau menjadi pengantar dan penonton untuk menyaksikan kemenangan orang lain di rumah sendiri sementara kita hanya ramai dengan rebutan pekerjaan sebagai petugas kebersihan dan keamanan,” kata anggota fraksi, Nathan Pahabol S,Pd. (ade/wen)