MRP Sarankan Jangan Tergesa-gesa
JAYAPURA – Kunjungan Gubernur Lukas Enembe bersama rombongan ke asrama mahasiswa di Surabaya yang mendapat penolakan menimbulkan banyak kekecewaan termasuk dari gubernur sendiri. Skap tersebut menurut pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung bukanlah sikap yang tepat. Pasalnya penghuni asrama ini menempati asrama yang notabene aset milik Pemprov yang dibangun menggunakan anggaran negara.
Yaung berpendapat bahwa Pemprov Papua perlu mencari tahu bagaimana kondisi ril penghuni asrama tersebut apakah semuanya mahasiswa atau justru ada yang bukan mahasiswa.
“Pendapat saja kalau itu mahasiswa seharusnya mereka tidak bersikap seperti itu (menolak). Tapi karena kebanyakan bukan mahasiswa yang artinya banyak yang tidak sekolah dengan baik. Mereka mereka tak menghargai pemerintah Indonesia yang diwakili Gubernur yang adalah orang tua mereka sendiri,” kata Yaung, Rabu (28/8).
Yaung berpendapat jangan sampai kemarahan gubernur mengalahkan rasionalitas berfikir. Jangan gubernur terlalu cepat mengambil keputusan dan berkomentar hanya dari satu informasi. Gubernur dan rombongan perlu menyerap informasi sebanyak mungkin dan tak hanya dari mahasiswa tetapi juga dari warga sekitar.
“Soalnya saya mendapat informasi bahwa kehidupan anak-anak mahasiswa ini kurang bagus. Mereka kadang makan di warung tapi tak bayar kemudian suka mabuk-mabukan sehingga saran saya gubernur perlu menyerap informasi sebanyak mungkin. Bila informasi lengkap maka keputusan yang diambil juga tepat lalu jangan terburu-buru mengambil keputusan memulangkan mereka,” imbuhnya.
Lainnya, Yaung melihat agenda dari penghuni asrama ini bukan lagi agenda sentimen rasialis tetapi ada kepentingan politik. Ada kepentingan politik yang sedang diperjuangkan mahasiswa di Surabaya karena kebanyakan sudah terpapar pada ideologi Papua merdeka. “Dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) afiliasinya dengan kekuatan politik Papua yang ada di luar negeri. Saya melihat sudah ada agenda politik dalam perjuangan mereka,” bebernya.
Namun Yaung juga memberi nasehat bahwa sebaiknya mahasiswa ini membuka logika berfikir lebih luas bahwa dalam sejarah berdirinya banyak negara di dunia tidak pernah sentimen rasialis berhasil melahirkan negara baru.
“Itu tak pernah. Persoalan rasialis dan persoalan RAS dunia tidak pernah punya pengaruh besar lahirnya sebuah negara. Justru melahirkan tatanan politik baru dalam negara itu sendiri,” katanya. Ia mencontohkan persoalan rasialisme dan perbudakan di Amerika yang memuncak dengan terbunuhnya Marthin Luther King tahun 1965 hingga keluarlah undang-undang anti rasialis. Ini tidak melahirkan negara baru tapi hanya komitmen politik baru. Lalu di New Zealand antara orang Mauri dengan orang kulit putih dan terjadi sentimen rasialis disana. Tapi sekali lagi yang muncul justru komitmen politik baru dan tidak menghasilkan negara sendiri.
Begitu juga yang terjadi di Fiji dimana kaum Indian yang datang bekerja sebagai pekerja perkebunan dimasa kolonial Inggris yang kini menjadi warga negara paling dominan dalam bidang politik dan ekonomi. “Disana sentimen rasialis sangat tinggi tapi justru lahir konsensus baru yang mengatur tatanan kekuasaan disana jadi adik-adik mahasiswa ini masih perlu belajar agar tidak salah kaprah,” imbuhnya. “Nasehat saya bahwa secara tatanan politik global tak ada negara yang berdiri karena persoalan sentimen rasioalis. Sentimen rasialis akan diredam dan melahirkan konsensus baru jadi mereka harus berfikir jernih sebab jika ngotot maka akan berhadapan dengan negara,” imbuhnya. Apalagi saat ini penegakan hukum yang dilakukan sudah menentramkan situasi. Disebutkan ada 5 oknum anggota TNI yang diproses termasuk beberapa anggota Polisi dan menyusul Ormas. “Kapolri sudah tegaskan bahwa tidak ada tindak kejahatan yang tak tersentuh oleh hukum dari kasus ini. Baik di Surabaya maupun di Papua juga akan tersentuh hukum jika ada bukti pidananya,” tandasnya.
Sementara itu Penanganan 60 an mahasiswa Papua di Surabaya menurut saran dari Majelis Rakyat Papua (MRP) agar dilakukan tak tergesa-gesa. Saat ini para mahasiswa tersebut masih memiliki sikap kekeuh (ngotot) menolak siapa saja yang datang. Ini kata MRP merupakan sikap independen yang memang tak sulit digubris. Ketua MRP, Timotius Murib mengaku kaget dengan sikap tersebut sehingga meminta untuk dicarikan cara lain.
“Mereka (penghuni asrama) kemarin meminta jangan menggunakan atribut Indonesia dan masuk ke asrama. Mereka sampaikan lepas garuda lebih dulu lalu masuk. Hari ini kita semua bisa tahu bahwa dari insiden beberapa waktu lalu dampaknya kemana-mana,” beber Timotius Murib melalui ponselnya, Rabu (28/8).
Dari sikap ini lanjut Timotius sebaiknya dibiarkan saja sambil menunggu situasi kembali normal. Dikatakan pihaknya masih mengakui jika penghuni asrama ini adalah mahasiswa Papua yang notabene rakyat Indonesia dan asrama yang ditempati ada di wilayah NKRI. Ini yang perlu dipahami sehingga saran MRP adalah karena para penghuni ini masih sehingga diperlukan cara berkomunikasi yang lebih baik.
“Kami akan bantu carikan solusi dan jangan tergesa-gesa,” jelasnya. Hanya saja kata Timotius pihaknya masih bingung dengan permintaan bahwa yang diminta adalah pihak independen dan belum diketahui ini siapa namun terpampang jelas disebut menolak siapapun. Timotius mengingatkan bahwa penghuni asrama ini berada di asrama yang notabene dibangun pemerintah menggunakan uang negara dan ada garuda disitu.
“Kami tetap akui mereka itu rakyat Indonesia dan itu ada di wilayah NKRI dan kami lihat mungkin karena isunya masih baru sehingga mereka mempertahankan diri. Namun saya meyakini sikap mereka ini tak ada pihak dibelakangnya tetapi muncul karena sudah beberapa kali isu rasisme ini dilekatkan pada mereka sehingga ini puncaknya,” tandasnya. (ade/gin) (ade)
