“Kami mau sampaikan bahwa status WTP ini hanya sistem namun realisasi kerja saya mau katakan kosong,” Agus Kogoya
JAYAPURA – Sebagian besar anggota DPR Papua hingga kini masih sulit memberikan penilaian terkait kinerja pihak eksekutif dari pekerjaan yang sudah dilakukan dalam semester pertama. Pasalnya dokumen pekerjaan termasuk LKPJ Gubernur yang harusnya sudah diterima bulan ketiga namun hingga bulan keenam belum diserahkan. Dari beberapa anggota yang berhasil diwawancarai pada umumnya mengaku kecewa.
“Memang kami belum memanggil kembali badan keuangan karena sibuk dengan Pemilu kemarin. Namun kami mendapat kesan bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum maksimal. Ini jelas masih diluar dari harapan,” kata anggota Komisi III DPRP, Yulianus Rumboirussy bersama tim Komisi III usai melakukan peninjauan lapangan terhadap empat BUMD yang berkantor di Jayapura, Jumat (28/6).
Rumboirussy mencontohkan soal agenda akbar yang berada di depan mata yakni PON yang menurutnya masih banyak sejumlah venue atau lokasi untuk cabor dilombakan namun belum tergarap maksimal.
“Contoh yang ada di kompi E di Doyo itu ada satu lokasi namun hingga kini belum tahu perkembangannya. Kami juga dengar banyak venue tak maksimal. Ini cukup mengkhawatirkan juga,” katanya.
Namun Ia juga berharap LKPJ Gubernur bisa segera diserahkan agar segera dilakukan evaluasi.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, Agus Kogoya menyampaikan bahwa setiap pembahasan selalu disarankan soal PON ini namun kali ini mereka kembalikan ke eksekutif apakah aspirasi dan saran yang disampaikan komisi diterima dan dijalankan atau tidak.
“Bila tidak dijalankan artinya kegagalan ada pada mereka sebab kami selalu mendampingi. Selain itu selama saya di DPR saya melihat dinas badan tidak menerjemahkan secara baik visi misi Gubernur. Ini pertama dan harus digarisbawahi,” cecarnya.
Lalu lainnya adalah program dinas lebih banyak terkesan untuk kepentingan kepala dinas. “Yang maunya pak Gubernur adalah diterjemahkan, mana yang harus bangkit, mana yang mandiri. Jangan hanya kalimatnya saja. Saya lihat kadang OPD bertemu Gubernur hanya menjual yang manis- manis. Kami mau sampaikan bahwa status WTP ini hanya sistem namun realisasi kerja saya mau katakan kosong,” singgungnya.
Anggota DPRP lainnya Radius Simbolon menambahkan bahwa pihaknya sulit melakukan evaluasi sebab hingga kini jika LKPJ Gubernur dan wakilnya belum diserahkan. “Harusnya 3 bulan sudah diserahkan sehingga bisa kami cek mana yang bisa kami ukur. Tapi kalau LKPJ nya terlambat ya sudah bisa kami hitung bagaimana kinerjanya,” singgung Radius.
Kami lebih banyak di lapangan sebab kami lihat pemilihan kali ini beda sehingga kami juga jenuh dengan persoalan di lapangan. Kemarin kami yang bekerja dan eksekutif tetap jalan kerja. Kami rencana akan memanggil kepala BAKD dulu untuk melihat serapan anggaran apakah uang dan serapan seimbang atau tidak. Dalam rangka PON kami lihat belum maksimal dikerjakan.(ade/gin)
