Melihat Strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura
Sejak tahun lalu hingga saat ini, Covid 19 masih menjadi tantangan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jayapura dalam menekan inflasi di Kota Jayapura. Lantas, bagaimana strategi TPID Kota Jayapura mengendalikan inflasi?
Laporan: Gratianus Silas
Siapa sangka pertumbuhan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastuktur secara fisik, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Inflasi menjadi salah satu unsur yang mesti diperhatikan pemerintah daerah dalam menciptakan perekonomian yang sehat.
Kamis (22/4) lalu, TPID Kota Jayapura, dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., selaku Ketua TPID Kota Jayapura, dan Kepala Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga, selaku Wakil Ketua TPID Kota Jayapura, melakukan operasi pasar.
Tujuan operasi pasar yang dilakukan tidak dapat dibilang sederhana. TPID Kota Jayapura harus memastikan setidaknya distribusi bahan pokok dan barang penting (bapokting) dari produsen ke distributor hingga ke pedagang berjalan lancar, sehingga stok bapokting terjamin aman, dan harga pasar menjadi stabil.
Jikalau satu saja dari hal ini terkendala, maka ujung-ujungnya harga bapokting akan tinggi di pasar, tidak selaras dengan pendapatan masyarakat, yang berujung pada peningkatan inflasi. Hal inilah yang dicegah TPID agar tidak terjadi.
Syukurnya, Wakil Ketua TPID Kota Jayapura, Kepala Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga, memastikan bahwa inflasi Kota Jayapura masih stabil dan terkendali, bahkan di tengah pandemi Covid 19 di 2020 hingga saat ini 2021.
“Untuk Jayapura, inflasi tahunan terjadi sekiranya 0,75 persen, masih jauh dari inflasi nasional dengan 1,68 persen. Meskipun inflasi 2020 cukup terkendali, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian yang cukup intensif. Selama 2020, di Kota Jayapura, kelompok penyumbang inflasi 2020 yang dominan adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,43 persen,” ungkap Naek Tigor Sinaga.
Demikian, ditambahkan Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., memasuki 2021, di Januari, terjadi deflasi -0,42 persen month-to-month (mtm), dengan inflasi 0,15 persen year of year (yoy).
“Untuk Februari, terjadi inflasi 0,72 persen mtm dan 0,48 persen yoy. Sedangkan di Maret, inflasi mencapai 1,07 persen mtm dan 1,85 persen yoy,” tambah Dr. Benhur Tomi Mano, MM.
Alhasil, pengendalian inflasi harus terus dilakukan dengan tujuan stabilisasi dan mengurangi disparitas harga. Strategi TPID Kota Jayapura dalam mengendalikan inflasi dilakukan dengan memastikan terwujudnya keterjangkauan harga.
Ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah, mulai dari mendukung proyek pembangunan perluasan kapasitas jalan dan jembatan yang dapat mendukung optimalisasi trayek Tol Laut P19, hingga menyusun SK Wali Kota Jayapura tentang harga kelayakan di setiap distrik untuk jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, mencakup beras, telur, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, ikan, daging ayam, sayur, pakan ternak, gula, pupuk, kayu, dan semen. Kelayakan harga dalam harga acuan dibutuhkan agar harga batas atas dan harga batas bawah melindungi produsen dan konsumen.
Selain mewujudkan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan bapokting juga harus dipastikan dengan peningkatan produksi pangan strategis Kota Jayapura, melalui sentra produksi komoditas ayam, ikan, dan komoditas pertanian, serta meningkatkan atensi masyarakat dalam menjalankan gerakan menanam komoditas pertanian secara mandiri.
Ketersediaan pasokan dapat dipastikan juga dengan peningkatan upaya penyediaan anggaran subsidi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, untuk pengadaan komoditas bapokting. Serta, menyusun peta komoditas unggulan dan potensi pangan di Kota Jayapura melalui pelaksanaan penyusunan neraca bahan makanan, melakukan pemetaan komodistas unggulan, dan identifikasi komoditas potensial, melakukan penyusunan alokasi pemenuhan kebutuhan komoditas di tingkat distrik, kelurhan, dan kampung, hingga optimalisasi siklus tanam dan panen komoditas unggulan.
Tidak sampai di situ, kelancaran distribusi menjadi salah satu aspek penting dalam pengendalian inflasi. Memastikan kelancaran distribusi harus didukung dengan peningkatan koordinasi bersama BUMD Papua sebagai stabilisator harga bapokting melalui perbaikan rantai tata niaga, peningkatan kerja sama antar daerah, dan menjadi mitra strategis pelaku usaha.
Kemudian, menigkatkan koordinasi dengan stakeholder bidang transportasi, dan melibatkan asosiasi pelaku usaha di bidang transportasi dan logistik dalam memastikan arus keluar-masuk pasokan, serta membangun koordinasi kerja sama penyediaan subsidi transportasi bagi pelaku usaha dalam stabilisasi harga.
Strategi pengendalian inflasi yang terkahir adalah komunikasi efektif melalui operasi pasar dan sidak pasar sebagaimana yang telah dilakukan, serta melalui penyeidaan bapokting dengan harga khusus, sekaligus melakukan pengawasan secara ketat terhadap harga pasar komoditas.
Diseminasi informasi ketersediaan pasokan dan informasi harga pasar komoditas kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura melalui pertemuan dengan media massa, elektronik, dan media lainnya juga penting dilakukan, termasuk edukasi dan sosialisasi oleh Pemkot Jayapura kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas kelembangaan untuk memperoleh akses pembiayaan, baik dari perbankan maupun lembaga penjamin lainnya.(*/wen)
