JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar, mengungkapkan bahwa postur anggaran MRP pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, MRP menerima alokasi anggaran sebesar Rp78 miliar, namun pada 2026 turun menjadi Rp58 miliar.
Nerlince mengatakan, pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kerja MRP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan memengaruhi profesionalisme dan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Pada tahun 2025 postur anggaran MRP sebesar Rp78 miliar, sementara tahun 2026 turun menjadi Rp58 miliar. Anggaran inilah yang menopang seluruh kerja-kerja kami di lembaga,” ujar Nerlince di ruangan kerjanya, Selasa (27/1)
Ia mengakui, dengan karakter kerja MRP yang lebih banyak menangani isu-isu masyarakat adat dan menuntut kehadiran langsung di lapangan, anggaran Rp58 miliar dinilai masih sangat terbatas. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis akan adanya penambahan anggaran ke depan.
Nerlince mengungkapkan, Gubernur Papua sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menambah anggaran MRP. Janji tersebut, kata dia, kembali menjadi pembahasan internal MRP dalam rapat terbaru.
“Teman-teman menyampaikan kepada saya, apakah bisa kita bertemu Gubernur agar janji tersebut bisa direalisasikan. Kegiatan kita tahun ini sangat padat, karena kita harus menangkap isu-isu dan turun langsung ke daerah,” jelasnya.
JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar, mengungkapkan bahwa postur anggaran MRP pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, MRP menerima alokasi anggaran sebesar Rp78 miliar, namun pada 2026 turun menjadi Rp58 miliar.
Nerlince mengatakan, pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kerja MRP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan memengaruhi profesionalisme dan kinerja lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Pada tahun 2025 postur anggaran MRP sebesar Rp78 miliar, sementara tahun 2026 turun menjadi Rp58 miliar. Anggaran inilah yang menopang seluruh kerja-kerja kami di lembaga,” ujar Nerlince di ruangan kerjanya, Selasa (27/1)
Ia mengakui, dengan karakter kerja MRP yang lebih banyak menangani isu-isu masyarakat adat dan menuntut kehadiran langsung di lapangan, anggaran Rp58 miliar dinilai masih sangat terbatas. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis akan adanya penambahan anggaran ke depan.
Nerlince mengungkapkan, Gubernur Papua sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk menambah anggaran MRP. Janji tersebut, kata dia, kembali menjadi pembahasan internal MRP dalam rapat terbaru.
“Teman-teman menyampaikan kepada saya, apakah bisa kita bertemu Gubernur agar janji tersebut bisa direalisasikan. Kegiatan kita tahun ini sangat padat, karena kita harus menangkap isu-isu dan turun langsung ke daerah,” jelasnya.
