JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menilai pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK), penting untuk memperbaiki tata kelola birokrasi. Survei ini diharapkan memberi gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan pelayanan publik di Papua.
Plt. Asisten III Setda Papua, Triwarno Purnomo mengatakan, SPI merupakan survei nasional yang dilakukan KPK untuk memotret integritas lembaga publik, termasuk pemerintah daerah.
Melalui hasil survei itu, Pemprov Papua dapat menilai secara langsung area yang sudah berjalan baik maupun sektor yang membutuhkan pembenahan.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil SPI harus menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan ke depan,” kata Triwarno, usai kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Kominfo Papua, Selasa (26/8).
Ia menekankan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua mendukung penuh pelaksanaan survei. Dukungan itu diwujudkan dengan memberikan jawaban objektif dan jujur sehingga potret yang dihasilkan sesuai kondisi nyata di lapangan.
“Tindak lanjut atas hasil survei sebelumnya menjadi kewajiban pemerintah daerah. SPI harus dipandang sebagai sarana evaluasi sekaligus instrumen pembenahan,” ujarnya.
Sementara Tim SPI KPK, JB Priyono, menjelaskan metodologi survei berlaku seragam di kementerian, lembaga, dan daerah. Hasil survei menggambarkan integritas Papua sekaligus menyumbang capaian indeks integritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah.
“Papua tidak bisa ditinggalkan dalam konteks indeks integritas nasional. Posisi daerah ini akan ikut memengaruhi capaian integritas Indonesia secara keseluruhan,” kata Priyono.
Sambungnya, hasil survei tahun-tahun sebelumnya menunjukkan masih banyak area rentan yang harus dibenahi. Variabel yang paling rawan adalah pengadaan barang dan jasa, disusul pengelolaan sumber daya manusia.
