JAYAPURA-Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan Lockdown di 5 kelurahan di Kota Jayapura, membuat Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM gerah,dia mengaku kaget dengar informasi tersebut, pasalnya selama ini Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua tidak pernah melakukan komunikasi, koordinasi dengan Kadis Kesehatan dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota.
“Alasan dilockdown kenapa? padahal saya sudah check di gugus tugas Covid-19 Kota Jayapura dan Kadis Kesehatan selama ini Provinsi Papua tidak ada koordinasi komunikasi tentang penanganan Covid-19 di Kota Jayapura, kenapa kok 5 Kelurahan bisa diminta dilakukan lockdown, karena melakukan Lockdown itu harus ada konsekuensinya,”kata Mano Senin (27/7) Kemarin.
Jikapun 5 kelurahan diantaranya Kelurahan Entrop, Hamadi, Gurabesi dilakukan Lockdown maka Pemprov harus memberikan Sembako selama di Lockdown dan uang biaya hidup minimal Rp 1 juta, karena mereka tidak bisa kemana-mana hanya di rumah saja. Jadi harus dilakukan koordinasi, komunikasi dengan pemerintah kota dan dibilang RT/RW tangguh itu program di mana kenapa tidak di informasikan ke Pemkot Jayapura.
“Saya sangat apresiasi dan bangga dengan pemerintah Provinsi Papua Barat karena dalam penanganan Covid-19 di sana bisa dilakukan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, Kota, mereka solid sehingga mereka berhasil dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 tapi di kota tidak ada koordinasi, jadi mari kita harus bersatu padu, bisa lakukan satu hati sesuai motto pembangunan Kota Jayapura,”tegasnya.(dil/wen)
JAYAPURA-Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan Lockdown di 5 kelurahan di Kota Jayapura, membuat Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM gerah,dia mengaku kaget dengar informasi tersebut, pasalnya selama ini Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua tidak pernah melakukan komunikasi, koordinasi dengan Kadis Kesehatan dan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota.
“Alasan dilockdown kenapa? padahal saya sudah check di gugus tugas Covid-19 Kota Jayapura dan Kadis Kesehatan selama ini Provinsi Papua tidak ada koordinasi komunikasi tentang penanganan Covid-19 di Kota Jayapura, kenapa kok 5 Kelurahan bisa diminta dilakukan lockdown, karena melakukan Lockdown itu harus ada konsekuensinya,”kata Mano Senin (27/7) Kemarin.
Jikapun 5 kelurahan diantaranya Kelurahan Entrop, Hamadi, Gurabesi dilakukan Lockdown maka Pemprov harus memberikan Sembako selama di Lockdown dan uang biaya hidup minimal Rp 1 juta, karena mereka tidak bisa kemana-mana hanya di rumah saja. Jadi harus dilakukan koordinasi, komunikasi dengan pemerintah kota dan dibilang RT/RW tangguh itu program di mana kenapa tidak di informasikan ke Pemkot Jayapura.
“Saya sangat apresiasi dan bangga dengan pemerintah Provinsi Papua Barat karena dalam penanganan Covid-19 di sana bisa dilakukan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, Kota, mereka solid sehingga mereka berhasil dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 tapi di kota tidak ada koordinasi, jadi mari kita harus bersatu padu, bisa lakukan satu hati sesuai motto pembangunan Kota Jayapura,”tegasnya.(dil/wen)
