JAYAPURA-Kejadian Luar Biasa (KLB) menghantui masyarakat Kota Jayapura, apabila pemerintah tidak segera menangani persoalan kehabisan vaksin DPT bagi bayi di Kota Jayapura.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari menjelaskan, setelah covid-19, capaian imunisasi di Kota Jayapura memang sudah tidak bagus, bahkan secara global. Di kota Jayapura masalah ini disebabkan karena kurangnya logistik.
“Kita tahu beberapa waktu lalu di beberapa tempat di Mimika, di kita juga ada, cuman memang karena ini masalah global, karena kekurangan logistik,” kata Sri Antari, Sabtu (25/5).
Dijelaskan, jika ingin mencapai Universal Child Imunisation (ICI), itu sulit terlaksana karena terkendala logistik. Bahkan saat ini saja DPT tidak ada, karena dari pemerintah pusat sampai di tingkat provinsi ketersediaan logistik DPT ini sangat terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan yang ada di Kota Jayapura.
“Kami dikasih beberapa vial saja, padahal jumlah penduduk kita bayi-bayi kita cukup banyak.
Jadi kalau l kita betul-betul mau memperbaiki ini memang logistiknya harus cukup. Kita juga harus berkomitmen,” ujarnya.
Karena kalau keterlibatan masyarakat untuk menerima vaksin DPT ini sebenarnya tidak bermasalah apabila disertai dengan penjelasan yang baik kepada masyarakat sehingga mereka juga bisa mengerti manfaat dan tujuan dari pemberian vaksin DPT ini.
“Siapa sih yang mau anaknya cacat polio, anaknya TBC, difteri yang mematikan, tetanus, pasti tidak ada yang mau. Jadi kalau kita berikan informasi yang baik kepada masyarakat pasti mau mendukung kita. Jadi ketika kemarin kita ditanya apakah kita mendukung dari sisi keuangan, kami itu jalannya reguler, pasti. Yang penting logistiknya ada,” katanya.
Karena itu, mengenai tercapai atau tidaknya vaksinasi DPT ini juga sangat tergantung pada pemerintah pusat, artinya penyediaan logistik untuk mensupport pelaksanaan DPT ini.
Lalu bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan vaksinasi ini. Menurut dia, pihaknya tetap meminta melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian ke pusat, nanti jika pusat sudah memiliki logistiknya baru didistribusikan.
Sejauh ini yang didistribusikan dari pemerintah pusat sangat-sangat terbatas. Sehingga sudah pasti tidak memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan. “Kami tanyakan ke provinsi, mereka mengatakan bahwa kita jatahnya cuman sedikit. Contoh vaksin DPT diberikan di provinsi, 600 vial di bulan 1 atau 2 kalau tidak salah, kemudian di bulan berikutnya tambahan lagi 200 vial. Kita butuh lumayan banyak baru itu untuk 29 kabupaten kota, walaupun sudah DOB, tapi diatur dari dinas kesehatan provinsi vaksinasinya,”bebernya.
Kondisi ini sudah terjadi cukup lama dan Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya menunggu dari pemberian pemerintah pusat melalui Pemprov Papua. Namun yang menjadi catatannya adalah ketika DPT ini tidak dilakukan dengan baik, maka sudah pasti kemudian hari akan terjadi kejadian luar biasa atau KLB di Kota Jayapura.
“Kalau vaksinasi tidak jalan, KLB kan, contoh DPT tidak ada, pasti akan batuk rejan, kemungkinan timbul itu karena daya tahan tubuhnya. Imunisasi itu kan mencegah PD3I namanya, kalau difterinya tidak dikasih, besok ada satu orang yang kena itu bisa merebak. Karena kekebalannya tidak ada. Kami hanya bisa meminta ke nasional, karena tidak mungkin kami bikin vaksin,”tambahnya.(roy/tri).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos