JAYAPURA – Lanjutan masa reses yang dilakukan Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw di Jayapura berlanjut. Pada Jumat (24/5) menyasar warga Dok IX Distrik Jayapura Utara. Di sini ia mendengar banyak keluhan terkait mahalnya biaya pendidikan termasuk biaya masuk SD, SMP maupun SMA pada tahun ajaran baru 2024.
“Untuk masuk sekolah sekarang sudah jutaan. Itu kalau anak satu. Kalau tiga sampai empat kami sudah bingung bagaimana bayarnya,” beber Saharuddin, pria yang sudah 52 tahun tinggal di Dok IX, Jumat kemarin.
Itu menurutnya belum dengan uang SPP. Padahal di Buton tempat asalnya tidak ada beban biaya pendidikan alias gratis, namun di Papua ia malah dibebankan biaya yang cukup mahal.
“Kenapa Papua tidak bisa membebaskan biaya pendidikan untuk SD, SMP dan SMA sedangkan di Buton bisa,” singgungnya.
Ia menyebut untuk masuk SMA membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 juta sedangkan untuk masuk SMP sedikitnya Rp 3 juta, belum lagi uang komite per bulan Rp 300 ribu. Untuk masuk SD Rp 800 ribu bahkan ada yang Rp 2 juta, belum lagi membayar SPP setiap bulan. Sedangkan masuk SMP sebesar Rp 1,4 juta, bahkan ada yang Rp 3,5 juta.
“Pemerintah bantu beasiswa juga tidak adil, karena lebih memprioritaskan orang asli Port Numbay,” imbuhnya.
Terkait ini Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw tak menampik kabar tersebut dan menjadi beban orang tua murid. Padahal menurut Jhony jika dana Otsus untuk pendidikan diberikan dikelola baik seharusnya bisa mengcover masalah pendidikan berbayar tersebut.
“Memang ini menjadi tupoksinya Pemkot dan menurut saya seharusnya bisa tanpa biaya. Sekolah itu wajib, tidak pandang itu adalah anak Port Numbay, itu anak Papua atau non Papua, tapi semua orang tuanya pegang KTP Kota Jayapura wajib dapat pendidikan gratis,” bebernya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
