JAYAPURA-Sejak Pemerintah Provinsi Papua tidak lagi menganggarkan dana Kartu Papua Sehat (KPS) untuk membiayai pengobatan orang asli Papua, hal ini menyulitkan pihak rumah sakit hingga berdampak pada meruginya rumah sakit. Apalagi rumah sakit yang sudah beralih status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) seperti RSUD Abepura.
“Sejak tidak ada lagi KPS, sebenarnya itu cukup menyulitkan kami,” ungkap Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas kepada Cenderwasih Pos baru baru ini.
Dia mencontohkan saat ini untuk orang asli Papua yang tinggal di wilayah Kota Jayapura memang sudah ditanggung oleh KPS Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Meski demikian, dia mengaku, kerjasama tersebut belum benar-benar maksimal, terutama dalam sistem klaim pembayarannya. Sehingga hal itu juga yang menyebabkan rumah sakit lebih banyak merugi.
“Di Kota Jayapura pun walaupun sudah ada kerjasama belum maksimal dalam sistem klaim pembayarannya. Jadi rumah sakit lebih banyak merugi,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan pasien di RSUD Abepura itu tentu melayani semua pasien dari mana saja di tanah Papua. Sebelumnya, KPS membantu pihaknya, karena tinggal melakukan klaim.
Namun saat ini sudah dihentikan. Meski begitu pasien masih saja terbiasa dengan kebiasaan lama, yang seolah-olah pembiayaan ditanggung Pemerintah Provinsi Papua, khusus orang asli Papua melalui KPS itu.
“Dokter tetap memberikan obat berdasarkan ketentuan, terutama untuk pasien BPJS, tetapi khusus kepada pasien-pasien yang bukan pemegang BPJS berarti dia harus membayar. Mereka yang swasta, beli obat itu.”tuturnya.
“Mindset kita terbudaya sekian tahun otonomi khusus, lalu di Pemerintah Provinsi Papua itu ada uang Kartu Papua Sehat yang langsung dibagi kepada setiap rumah sakit daerah di provinsi. Sehingga selama ini masyarakat, cukup datang ke rumah sakit berobat, dan dia orang Papua langsung dilakukan pelayanan gratis,” bebernya.
