Selain infrastruktur, menurut dr. George, ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan juga menjadi tantangan besar. Stok yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi paling krusial terjadi pada ketersediaan obat untuk pasien kanker, terutama obat kemoterapi.
“Setiap tahun grafik pasien kanker terus meningkat, tapi ketersediaan obatnya sangat terbatas. Ini menjadi kendala besar bagi kami untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, dr. George menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami tetap berupaya bertahan dan memberikan pelayanan maksimal. Dengan sistem BLUD, kami berusaha mengelola sumber daya yang ada seefisien mungkin agar masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPRP, H. Junaedi Rahim, menegaskan bahwa meskipun RSUD Jayapura telah berstatus BLUD, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan terhadap tanggung jawabnya dalam mendukung operasional rumah sakit.
“Status BLUD bukan berarti pemerintah bisa melepaskan tanggung jawab. Banyak bangunan di RSUD Jayapura yang sudah tidak digunakan secara maksimal karena rusak. Pemerintah harus turun tangan memperbaikinya,” tegas Junaedi.
Selain infrastruktur, menurut dr. George, ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan juga menjadi tantangan besar. Stok yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi paling krusial terjadi pada ketersediaan obat untuk pasien kanker, terutama obat kemoterapi.
“Setiap tahun grafik pasien kanker terus meningkat, tapi ketersediaan obatnya sangat terbatas. Ini menjadi kendala besar bagi kami untuk memberikan pelayanan optimal kepada pasien,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, dr. George menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami tetap berupaya bertahan dan memberikan pelayanan maksimal. Dengan sistem BLUD, kami berusaha mengelola sumber daya yang ada seefisien mungkin agar masyarakat tetap mendapat pelayanan kesehatan yang layak,” tegasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPRP, H. Junaedi Rahim, menegaskan bahwa meskipun RSUD Jayapura telah berstatus BLUD, pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan terhadap tanggung jawabnya dalam mendukung operasional rumah sakit.
“Status BLUD bukan berarti pemerintah bisa melepaskan tanggung jawab. Banyak bangunan di RSUD Jayapura yang sudah tidak digunakan secara maksimal karena rusak. Pemerintah harus turun tangan memperbaikinya,” tegas Junaedi.
