Site icon Cenderawasih Pos

Frans Pekey: Masih ada PR  Besar yang Harus Dikerjakan

Frans Pekey (foto: Mboik/Cepos)

JAYAPURA– Mantan Sekretaris Daerah Kota Jayapura,  Dr. Frans Pekey, menyebut saat ini masih ada beberapa persoalan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Jayapura yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR)  bagi Pemkot Jayapura.

   Hal itu diungkapkan, Frans Pekey, setelah serah terima jabatan Sekda ke pelaksana harian Sekda kota Jayapura di kantor walikota Jayapura Senin, (23/9), kemarin.

“Banyak persoalan yang harus dibenahi, dalam berbagai hal sebagai kota yang heterogen,  karena bicara kehidupan itu selalu ada dinamika-dinamika,” kata Frans Pekey, Senin (23/9).

   Menurutnya ada beberapa hal besar yang harus diselesaikan segera diantaranya pengendalian masalah banjir, masalah penataan Pasar Youtefa, Hamadi, dan pengelolaannya juga harus secara profesional.  Sehingga pasar itu dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Kota Jayapura.  Sehingga perlunya tata kelola pasar itu harus diatur baik kedepannya.

   Selain itu yang menjadi perhatiannya adalah masalah lingkungan, seperti sampah dan kerusakan lingkungan.  “Itu juga harus mendapat bagian perhatian,” katanya..

   Lalu yang berikut yang menjadi hal penting lainnya tentang sektor ekonomi,  terutama ekonomi kreatif yang berbasis digital yang perlu didorong ke depannya.  Saat ini sudah dimiliki oleh kalangan muda dan sebagian pelaku usaha lainnya.  Karena itu ke depan ekonomi kreatif berbasis digital ini terus didorong dan ditingkatkan.

   “Misalnya dengan membangun start up,  sehingga membuka akses untuk pertumbuhan UMKM termasuk seniman.  Karena hal itu juga dapat memberikan nilai secara ekonomi,” ujarnya.

   Kemudian mengenai pelayanan kesehatan juga tentu masih harus terus didorong dan ditingkatkan lagi,  terutama di pelayanan tingkat dasar yaitu Puskesmas,  kemudian masalah stunting kekurangan gizi.

   “Kemudian ada masalah pendidikan,  beban biaya pendidikan.  Itu harus ada skema-skema yang diambil oleh pemerintah daerah.  Kalau tidak bisa sekolah gratis harus ada skema lain.  Misalnya bantuan-bantuan pendidikan untuk meringankan beban, subsidi pemerintah  terhadap siswa. Tentunya itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran,  saya percaya bahwa APBD yang ada sekarang itu tidak bisa menyelesaikan sekaligus semua persoalan yang ada, butuh strategi dan tahapan dan tentu perjuangan keras. Tidak hanya tergantung pada APBD tetapi ada dana-dana lain seperti APBN dan pihak-pihak investor,”pungkasnya. (roy/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version