JAYAPURA – Sebanyak 145 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Papua menerima akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerahan bantuan dana KUR dilakukan di kantor gubernur, dalam Akad Massal Nasional 800.000 debitur se-Indonesia, Selasa (21/10).
Dari total penerima bantuan modal usaha di Papua, sebanyak 50 debitur berasal dari BRI, 25 dari Bank Papua, 25 dari Bank Mandiri, 20 dari BTN, 20 dari BNI, dan 5 dari Pegadaian.
Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri mengatakan, KUR bertujuan memperkuat ekonomi UMKM di Papua, dengan memberikan pembiayaan bunga rendah.
“Melalui kebijakan KUR, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan bunga rendah dan mudah diakses. Cara ini agar pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha produktif untuk mengembangkan kegiatan ekonominya,” kata gubernur.
Menurutnya, melalui Akad Massal KUR, pemerintah dan lembaga keuangan akan memperluas akses pembiayaan yang mudah, murah dan berkelanjutan bagi pengusaha UMKM pada sektor-sektor produktif.
Gubernur berharap, program KUR mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pelosok kampung di Papua. Serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan pengangguran, melalui penciptaan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
“Program KUR sejalan dengan arah kebijakan dan rencana induk percepatan pembangunan Papua, serta prioritas Provinsi Papua yang meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah,” ujarnya.
