Lebih lanjut wakil gubernur Papua itu menegaskan menegaskan Program Makanan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang wajib didukung seluruh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan komitmen mendukung penuh pelaksanaannya.
Aryoko mengatakan program tersebut telah dicanangkan Presiden sebagai program nasional. Karena itu, seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan mendukung pelaksanaannya.
“Ini program nasional yang wajib dilaksanakan dan didukung penuh oleh setiap pemerintah di Republik Indonesia, termasuk kami Pemerintah Provinsi Papua,” sebutnya.
Ia menjelaskan dukungan Pemerintah Provinsi Papua dilakukan dengan menyelaraskan program tersebut ke dalam perangkat daerah. Salah satunya melalui pelibatan Dinas Pangan sebagai unsur teknis.
Menurutnya, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional yang berkedudukan di Provinsi Papua. Selain itu, kolaborasi lintas sektor melibatkan Forkopimda, TNI-Polri, kejaksaan, dan lembaga vertikal lainnya.
Aryoko menyebut dukungan juga datang dari lembaga mitra, termasuk UNICEF yang telah lama berkegiatan di Papua. “Kolaborasi tersebut dilakukan secara masif di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” ucapnya.
Ia mengatakan Gubernur Papua telah mengarahkan seluruh pemerintah daerah bawahan untuk mendukung program tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. “Di kepemimpinan Gubernur Matius Fakhiri dan saya, visi itu sudah jelas dan dituangkan dalam visi misi Pemerintah Provinsi Papua 2025–2029,” ujarnya.
Untuk itu, Aryoko mengimbau seluruh lapisan masyarakat ikut mendukung program nasional tersebut. Imbauannya tersebut ditujukan kepada orang tua, pengelola sekolah, serta tenaga kesehatan hingga tingkat puskesmas.
Di tempat yang sama Kepala Koordinator Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Papua Raya Djimmy Yomaiwi Douw, ST, MM mengatakan bahwa tujuan diadakannya rakor tersebut adalah untuk memperkuat integrasi Program MBG dalam perencanaan pembangunan daerah serta peran lintas sektor.
Hal ini menurutnya sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program MBG di Provinsi Papua melalui identifikasi tantangan, serta mencari solusi implementatif, dan praktik baik untuk meningkatkan kualitas program tersebut.
