Lebih Baik Tunggu, Agar Sejalan Visi dan Misi Gubernur Definitif
JAYAPURA-Pemerhati Politik Victor Buefar, mengkritik proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini sedang dilakukan oleh Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Ramses Limbong. Viktor menilai langkah tersebut sarat dengan kepentingan politik.
Pasalnya melampaui kewenangan yang seharusnya dipegang oleh gubernur definitif sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Victor, Penjabat sementara (PJs) seharusnya hanya menjalankan program pembangunan yang telah disusun oleh pejabat definitif sebelumnya, menjaga ketertiban masyarakat, serta mengelola peraturan daerah sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Apa urgensinya Pj. Gubernur melantik JPT Pratama di lingkungan Pemprov Papua? Kalaupun ada jabatan yang kosong, kan masih ada pelaksana tugas (Plt),” ujarnya pada Rabu (22/1).
Victor juga mempertanyakan kesesuaian pejabat yang dilantik oleh PJ Gubernur dengan visi dari gubernur terpilih, Benhur Tomi Mano (BTM).
Menurutnya, JPT yang dilantik harus bekerja sesuai dengan program kerja pejabat definitif, baik dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, maupun dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana secara efektif dan efisien.
“Tugas ini harus sejalan dengan program kerja pejabat definitif. Jika tidak, maka roda pemerintahan tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Victor.
Victor menegaskan bahwa Benhur Tomi Mano sebagai gubernur terpilih Papua, memiliki pandangan yang matang terkait kebutuhan pembangunan di Papua. Menurutnya, BTM ini merupakan sosok yang berasal dari birokrasi yang jernih, dan telah membuktikan kapasitas serta kapabilitasnya dalam memimpin.
