JAYAPURA-Penjabat Wali Kota Jayapura, L. Christian Sohilait menyampaikan pelaksanaan seleksi pengangkatan Anggota DPRK di Kota Jayapura, saat ini sedang dalam tahap seleksi. Pihaknya mengharapkan adanya dukungan Komisi A DPRD Kota Jayapura, untuk kelancaran proses tersebut.
Hal ini disampaikan Pj. Walikota Jayapura, menyikapi usulan dan saran Gabungan Komisi DPRD Kota Jayapura pada sidang lanjutan, penetapan APBD Perubahan, dan Raperda Non APBD RPJPD 2025-2025 di Gedung DPRD Kota Jayapura, Rabu (21/8).
Adapun sebelumnya pada Rabu (21/8) pagi kemarin, DPRD menggelar sidang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi Komisi Dewan di Gedung DPRD.
Dalam Laporan Komisi yang dibacakan oleh anggota Komisi, C, Tresia Toby menyampaikan sejumlah catatan kepada pada PJ Walikota maupun OPD Kolektor.
Pertama Laporan Komisi A. Dalam laporan Komisi A, mendesak PJ Walikota Jayapura, agar pelaksanaan seleksi pengangkatan DPRK diselesaikan paling lambat di akhir bulan september 2024 mendatang.
Kemudian meminta Pj Walikota Jayapura menambah anggaran Otsus pada Dinas Tenaga Kerja, guna mendukung program pengadaan tenaga security OAP. Hal ini penting guna menciptakan lapangan pekerjaan bagi OAP.
Dalam laporan itu Komisi A juga meminta PJ Walikota penyaluran hibah rumah ibadah, harus merata. Lebih lanjut OPD terkait harus melakukan penertiban terhadap PKL dibahu jalan, terutama disepanjang jalan pantai hamadi karena sering menimbulkan kemacetan.
Sementara itu dari t Komisi B, meminta kepada Dinas PU Kota Jayapura, segala progam kegiatan yang bersumber dari dana Otsus, diharapkan saran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh orang asli Papua.
Kepada Dinas Perhubungan, Komisi B mengimbau agar segera mempersiapkan peraturan pelaksana tentang perparkiran yang baru saja disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Kemudian diharapkan pembangunan Terminal Mesran, harus diselesaikan tepat waktu.
Lebih lanjut kepada Dinas Pariwisata, harus berupaya mendorong peningkatan PAD dengan memperomosikan potensi potensi pariwasata yang ada di Kota Jayapura.
Sementara itu, Komisi C menyoroti pengelolaan Pasar, seperti Pasar Otomom Kotaraja,
Dengan adanya kenaikan PAD tahun ini, Komisi C meminta Disperindagkop Kota Jayapura untuk menganggarkan penjaga Pasar Otonom. Didalam laporan itu Komisi yang dipimpin oleh Akhmad Sujana itu meminta agar Disperindagkop menganggarkan 8 tenaga satpol PP untuk berjaga di Pasar Otonom. “Nantinya 4 orang yang jaga pagi, pun demikian sore dijaga 4 orang Satpol PP,” harapnya.
Sementara itu Komisi D meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan seberapapun dana yang diperoleh, tetap dimaksimalkan untuk masalah perempuan dan anak di Kota Jayapura. “Jangan hanya habis di belanja OTK,” sentil Komisi D.
Lebih lanjut kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Komsi D meminta segera selesaikan pekerjaan yang belum tuntas, seperti perbaikan gedung sekolah uang rusak, Kemudian pembelanjaan metode gasing di tingkat SD. Lebih lanjut segera realisasikan pengadaan mebuler untuk SD Tangawala di Distrik Muara Tami, dan sejumlah perhatian ke sekolah-sekolah di Kota Jayaupra. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
