JAYAPURA-Pj Gubernur Papua Ramses Limbong melalui Plt Kepala Inspektorat Daerah Papua, Danny Korwa menyebut sebagian penggunaan dana kampung belum sesuai kegunaannya dan tepat sasaran.
Ia pun mendorong Inspektorat yang ada di kabupaten/kota, para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan ekstra. “Penggunaan dana kampung yang tidak tepat sasaran bisa berpotensi terjadinya korupsi, dan itu akan menghambat pembangunan di daerah tersebut,” ungkap Inspektur Danny, Jumat (20/6).
Untuk itu, perlunya pengawasan terhadap pemerintah kampung untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan atau transparansi akuntabel yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Danny, pengelolaan dana kampung dibutuhkan transparansi. Seorang kepala kampung harus membuka secara terang benderang berapa jumlah dana yang masuk ke desa dan programnya apa saja.
JAYAPURA-Pj Gubernur Papua Ramses Limbong melalui Plt Kepala Inspektorat Daerah Papua, Danny Korwa menyebut sebagian penggunaan dana kampung belum sesuai kegunaannya dan tepat sasaran.
Ia pun mendorong Inspektorat yang ada di kabupaten/kota, para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan ekstra. “Penggunaan dana kampung yang tidak tepat sasaran bisa berpotensi terjadinya korupsi, dan itu akan menghambat pembangunan di daerah tersebut,” ungkap Inspektur Danny, Jumat (20/6).
Untuk itu, perlunya pengawasan terhadap pemerintah kampung untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan atau transparansi akuntabel yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Danny, pengelolaan dana kampung dibutuhkan transparansi. Seorang kepala kampung harus membuka secara terang benderang berapa jumlah dana yang masuk ke desa dan programnya apa saja.
