JAYAPURA- Kasus pengeroyokan anak di bawah umur, yang videonya viral di media sosial pada akhir maret lalu kini telah memasuki proses baru. Selasa (21/4), Penyidik Direktorat Kriminal Umum telah mengirimkan berkas perkara atau Tahap I ke Kejaksaan Negeri Jayapura.
Adapun pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jayapura dilakukan dengan dua tahap yakni 3 tersangka masing-masing berinisial LD (18), IM (20) dan VD (19) dikirim pada hari Selasa tanggal 14 April 2020. Dimana ketiga tersangka di tahan di Rutan Mapolda Papua.
Sementara lima tersangka lainnya yakni JMR (17), SP (17), SM (17), IN (17) dan ME (17) dlakukan tahap I pada Selasa (21/4).
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyebutkan, sebelumnya kelima tersangka tersebut telah dilakukan diversi. Namun antara kedua belah pihak yakni dari pihak tersangka dan korban tidak ada kesepakatan dan titik temu, sehingga penyidik melanjutnya penyidikan dengan mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jayapura. “Saat ini kelima tersangka dititipkan di Rumah Aman Polda Papua karena masih di bawah umur,” ucap Kamal.
Untuk diketahui bahwa, sebelumnya tim gabungan mengamankan 10 orang remaja ke Mapolda Papua untuk pemeriksaan terkait kekerasan terhadap anak dibawah umur dengan inisial K (14) yang dilakukan oleh sekelompok remaja pada Selasa (31/3) yang berlokasi di jalur antara Gor Trikora dan tembok FKM.
Setelah dilakukan pemeriksaan pada Jumat (3/4), penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan 2 orang dikenakan wajib lapor.
Adapun 8 identitas tersangka yakni J Marta (17), Laura D (18), Irma M (20), Sandra P (17), Vita D (19), Sarah M (17), Ivon N (17) dan Marta E (17). Sementara dua yang wajib lapor yakni, Vina M (21) dan Muhamad I (18).
Atas perbuatannya, para tersangka berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 KUHPidana dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun 6 bulan dan maksimal 5 tahun atau denda paling rendah Rp 72 juta dan paling tinggi Rp 100 juta. (fia/wen)
