JAYAPURA-Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia, mendorong Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Jayapura dapat dijadikan sebagai percontohan atau pilot project di wilayah Timur Indonesia dan Papua khususnya.
Hal Ini disampaikan oleh Menteri PAN RB RI, Abdullah Azwar Anas usai meresmikan mal pelayanan publik di Kota Jayapura, Jumat (19/5).
“Ke depan dari Papua, tidak perlu ke Jawa untuk belajar, tapi cukup di MPP Jayapura saja. Bisa berkolaborasi, mendapatkan tempat seperti ini tidak harus membangun gedung baru. Tapi menggunakan fasilitas pemerintah, baik milik pemda maupun pemerintah pusat. Saya lihat masih banyak kurang di sana sini, tapi itu akan disempurnakan dengan supervisi yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Dia mengatakan, kehadiran Mal Pelayanan Publik di kota Jayapura ini merupakan satu kemajuan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura. Apalagi, mal pelayanan publik ini juga baru pertama di Papua. Karena itu, dia meminta agar pelayanan di MPP itu dari waktu ke waktu terus disempurnakan.
Lanjut dia, presiden Jokowi tidak hanya fokus membangun insfrastruktur, tetapi mendorong Indonesia sentris ini di sektor pelayanan publik. “Khusus di Papua, kita akan tangani secara khusus untuk memberikan super visi, monitoring kalau perlu mingguan, bulanan terkait dengan mal pelayanan publik yang ada di Papua ini,”katanya lagi.
Pihaknya mendorong agar pelayanan di mal tersebut diperbanyak. Termasuk mendorong instasi vertikal yang lain seperti sektor Imigrasi dan lainya supaya bisa membuka pelayanan yang lebih maksimal di MPP tersebut.
“Saya yakin ini jalan optimis di Papua, bukan hanya di Kota Jayapura, tergantung leadernya,” imbuhnya.
Apalagi kata dia, di birokrasi itu engine atau mesinya itu ada di pemerintahan. Kalau birokrasi jalan maka pelayanan publik akan bagus. Kepuasan masyarakat akan bagus kalau pelayanan publiknya bagus.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat di Kota Jayapura.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Suzana Wanggai menyatakan, dengan peresmian tersebut merupakan tongak sejarah di Bumi Cenderawasih. “Peresmian Mal Pelayanan Publik merupakan sejarah, dan ini pertama kali di Papua,” kata Suzana Wanggai.
Menurutnya, dengan dibukanya Mal Pelayanan Publik membuktikan bahwa ini adalah langkah maju yang signifikan untuk memajukan pelayanan publik. Pun, Kota Jayapura adalah pionir birokrasi, sehingga harus memberikan akses pelayanan publik bagi masyarakat. “MPP menjadi pusat untuk menyatukan berbagai instansi. Dengan begitu, masyarakat bisa mandapatkan pelayanan lebih mudah,” kata Susi.
Suzana meminta agar Menpan-RB memberi pendampingan di Papua agar seluruh Kabupaten di tanah Papua dapat terwujud MPP ini. Juga berharap kehadiran MPP bisa memanfaatkan pelayanannya.
Diketahui, MPP ini melibatkan 24 instansi baik vertikal maupun non vertikal. Setidaknya ada 100 jenis perininan yang bisa diurus di MPP tersebut. (roy/fia/tri)
