JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program pembangunan tahun anggaran 2026 dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis data akurat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan setiap program yang dirancang harus memiliki target dan ukuran capaian yang terdefinisi dengan baik serta selaras dengan visi Gubernur Papua.
“Setiap OPD harus memastikan program yang disusun memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data valid, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Christian usai membuka Forum OPD Program dan Perencanaan Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2026, Kamis (19/2).
Menurutnya, perencanaan berbasis data menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Tanpa dukungan data yang akurat, program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menegaskan, penyusunan indikator kinerja yang terukur juga penting untuk memudahkan proses evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program sehingga capaian pembangunan dapat dipantau secara objektif.
Pemprov Papua, lanjutnya, akan terus mendorong peningkatan kapasitas perencanaan di setiap OPD, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi dan data sektoral yang terintegrasi.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program pembangunan tahun anggaran 2026 dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis data akurat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan setiap program yang dirancang harus memiliki target dan ukuran capaian yang terdefinisi dengan baik serta selaras dengan visi Gubernur Papua.
“Setiap OPD harus memastikan program yang disusun memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data valid, serta berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Christian usai membuka Forum OPD Program dan Perencanaan Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2026, Kamis (19/2).
Menurutnya, perencanaan berbasis data menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Tanpa dukungan data yang akurat, program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menegaskan, penyusunan indikator kinerja yang terukur juga penting untuk memudahkan proses evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program sehingga capaian pembangunan dapat dipantau secara objektif.
Pemprov Papua, lanjutnya, akan terus mendorong peningkatan kapasitas perencanaan di setiap OPD, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi dan data sektoral yang terintegrasi.
