JAYAPURA – Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop UKM dan Naker Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengungkapkan bahwa hasil pertemuannya dengan pimpinan DPR Papua terkait aspirasi untuk menghentikan pasokan telur dari luar Papua yang masuk ke Papua maka besar kemungkinan opsi yang dipilih adalah melakukan pengendalian.
Dari pengendalian ini barulah akan dievaluasi ke depan terkait apakah bisa betul – betul dibatasi atau seperti apa. Pemerintah provinsi tidak bisa serta merta membatasi masuknya pasokan telur dan memilih melakukan secara bertahap.
“Yang jelas Pemprov mendukung asosiasi ayam petelur lokal apalagi jika hasilnya sudah surplus. Pelan – pelan kita coba kendalikan dulu dan itu kebijakan yang diambil. Ini akan dimulai dari dari sisi volume,” kata Herman kepada wartawan di kantor DPR Papua, Kamis (16/11)
Pemprov menyatakan akan berpihak kepada peternak lokal dengan memberikan peluang yang baik agar atau produksi yang dihasilkan bisa terserap dengan baik. “Yang jelas kami utamakan peternak lokal. Nanti kita sepakati harga dulu untuk selanjutnya dilakukan pengendalian,” katanya.
Di sini Herman juga mengingatkan kepada distributor untuk mengambil peluang bagaimana membesarkan peternak lokal ketimbang memasok dari luar Papua. “Kami juga ingatkan kepada distributor yang memasok tapi tidak dibarengi dengan dokumen. Semisal menyelipkan di kontainer. Ini akan kami komunikasikan dengan pemegang otoritas pelabuhan,” wantinya.
JAYAPURA – Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop UKM dan Naker Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengungkapkan bahwa hasil pertemuannya dengan pimpinan DPR Papua terkait aspirasi untuk menghentikan pasokan telur dari luar Papua yang masuk ke Papua maka besar kemungkinan opsi yang dipilih adalah melakukan pengendalian.
Dari pengendalian ini barulah akan dievaluasi ke depan terkait apakah bisa betul – betul dibatasi atau seperti apa. Pemerintah provinsi tidak bisa serta merta membatasi masuknya pasokan telur dan memilih melakukan secara bertahap.
“Yang jelas Pemprov mendukung asosiasi ayam petelur lokal apalagi jika hasilnya sudah surplus. Pelan – pelan kita coba kendalikan dulu dan itu kebijakan yang diambil. Ini akan dimulai dari dari sisi volume,” kata Herman kepada wartawan di kantor DPR Papua, Kamis (16/11)
Pemprov menyatakan akan berpihak kepada peternak lokal dengan memberikan peluang yang baik agar atau produksi yang dihasilkan bisa terserap dengan baik. “Yang jelas kami utamakan peternak lokal. Nanti kita sepakati harga dulu untuk selanjutnya dilakukan pengendalian,” katanya.
Di sini Herman juga mengingatkan kepada distributor untuk mengambil peluang bagaimana membesarkan peternak lokal ketimbang memasok dari luar Papua. “Kami juga ingatkan kepada distributor yang memasok tapi tidak dibarengi dengan dokumen. Semisal menyelipkan di kontainer. Ini akan kami komunikasikan dengan pemegang otoritas pelabuhan,” wantinya.
