Sunday, September 8, 2024
24.7 C
Jayapura

Gelar Monitoring Meja, Pastikan Penyerapan Fisik dan Keuangan

Pj Wali Kota Jayapura: Hal ini Kita Lakukan Supaya Jika Ada Kekurangan Bisa Cepat Kita Atasi

JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura menggelar monitoring meja tahap III di Kantor Walikota Jayapura, Selasa (16/7) kemarin.

Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD, kepala Puskesmas, kepala distrik hingga lurah.

Pj. Wali Kota Jayapura, L. Christian Sohilait mengatakan, monitoring yang dilakukan itu bertujuan untuk mengetahui penyerapan fisik dan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kota Jayapura hingga dipertengahan tahun ini.

Di mana monitoring meja itu dilaksanakan selama 4 kali dalam satu tahun dan saat ini merupakan monitoring meja yang ketiga

“Monitoring itu ada empat tahap, dalam sistem pemerintahan monitoring itu merupakan hal yang biasa. Monitoring itu dilakukan untuk mengecek penyerapan fisik dan keuangan. Kenapa kita perlu monitoring,  kalau ada kekurangan, kesalahan, masalah, kita bisa cepat mengatasi,”kata Christian Sohilait, Selasa (16/7) kemarin.

Baca Juga :  DPRD Mulai Bahas Delapan Raperda Non APBD 2024

Dari hasil monitoring yang baru saja dilakukan pihaknya itu ditemukan ada  OPD yang penyerapannya 0%. Hal itu disebabkan karena berbagai kendala yang dihadapi oleh OPD yang bersangkutan. Misalnya  yang terjadi di Badan Kesbangpol Kota Jayapura yang mana penyerapannya masih 0% hingga Juli ini.

Ternyata hal ini disebabkan karena data laporan dari OPD tersebut yang belum disampaikan ke BPKAD Kota Jayapura untuk diinput dalam laporan keuangan daerah. Meskipun secara real, sebagian besar kegiatan dan keuangan sudah terserap. Begitu juga dengan Kelurahan Imbi, juga masih 0% untuk penyerapan anggaran 2024.

“Seperti tadi, kita mengetahui ternyata ada masalah yang terjadi, pertama kenapa  DAK ini lambat masuk, karena itu kita dorong OPD percepat supaya dana itu masuk, kalau tidak dana itu hilang. Saya kasih contoh tadi di Kelurahan Imbi, suami meninggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang, dana tidak proses, kegiatan tidak jalan,”bebernya.

Baca Juga :  Selain Sampah, Kali Acai  Dipenuhi Sedimen dan Rumput 

Lanjut dia selesai monitoring meja ini pihaknya juga akan melakukan kegiatan monitoring lapangan untuk memastikan apakah laporan yang disampaikan itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan terutama antara penyerapan keuangan dan fisik.

“Saat ini baru monitoring meja, nanti setelah ini monitoring lapangan untuk mengecek kebenaran yang ada di lapangan,” tambahnya. (roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Pj Wali Kota Jayapura: Hal ini Kita Lakukan Supaya Jika Ada Kekurangan Bisa Cepat Kita Atasi

JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura menggelar monitoring meja tahap III di Kantor Walikota Jayapura, Selasa (16/7) kemarin.

Kegiatan itu diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD, kepala Puskesmas, kepala distrik hingga lurah.

Pj. Wali Kota Jayapura, L. Christian Sohilait mengatakan, monitoring yang dilakukan itu bertujuan untuk mengetahui penyerapan fisik dan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kota Jayapura hingga dipertengahan tahun ini.

Di mana monitoring meja itu dilaksanakan selama 4 kali dalam satu tahun dan saat ini merupakan monitoring meja yang ketiga

“Monitoring itu ada empat tahap, dalam sistem pemerintahan monitoring itu merupakan hal yang biasa. Monitoring itu dilakukan untuk mengecek penyerapan fisik dan keuangan. Kenapa kita perlu monitoring,  kalau ada kekurangan, kesalahan, masalah, kita bisa cepat mengatasi,”kata Christian Sohilait, Selasa (16/7) kemarin.

Baca Juga :  Tahun 2019 Calon Jemaah Haji 1.359

Dari hasil monitoring yang baru saja dilakukan pihaknya itu ditemukan ada  OPD yang penyerapannya 0%. Hal itu disebabkan karena berbagai kendala yang dihadapi oleh OPD yang bersangkutan. Misalnya  yang terjadi di Badan Kesbangpol Kota Jayapura yang mana penyerapannya masih 0% hingga Juli ini.

Ternyata hal ini disebabkan karena data laporan dari OPD tersebut yang belum disampaikan ke BPKAD Kota Jayapura untuk diinput dalam laporan keuangan daerah. Meskipun secara real, sebagian besar kegiatan dan keuangan sudah terserap. Begitu juga dengan Kelurahan Imbi, juga masih 0% untuk penyerapan anggaran 2024.

“Seperti tadi, kita mengetahui ternyata ada masalah yang terjadi, pertama kenapa  DAK ini lambat masuk, karena itu kita dorong OPD percepat supaya dana itu masuk, kalau tidak dana itu hilang. Saya kasih contoh tadi di Kelurahan Imbi, suami meninggal sejak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang, dana tidak proses, kegiatan tidak jalan,”bebernya.

Baca Juga :  Jadi Bacaleg, ASN dan Kepala Kampung Diminta Mundur

Lanjut dia selesai monitoring meja ini pihaknya juga akan melakukan kegiatan monitoring lapangan untuk memastikan apakah laporan yang disampaikan itu sudah sesuai dengan fakta di lapangan terutama antara penyerapan keuangan dan fisik.

“Saat ini baru monitoring meja, nanti setelah ini monitoring lapangan untuk mengecek kebenaran yang ada di lapangan,” tambahnya. (roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya