JAYAPURA– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Makzi L.Atanay, mengatakan, secara umum pengelolaan dana kampung di 14 kampung yang ada di kota Jayapura sudah cukup baik, hanya saja laporan pertanggungjawaban atau administrasinya perlu dievaluasi.
“Misalnya laporan SPJ keuangan itu harus dilakukan secara berkala, tidak harus menunggu seluruh kegiatan tahapan yang disalurkan selesai baru diinput atau disampaikan SPJ.”ungkapnya.
Sebab, menurut Makzi, ada persyaratan salur dari penggunaan dana desa di setiap kampung. Sehingga ketika kemudian dilakukan penginputan atau pelaporan secara berkala, jika kampung merasa bahwa kegiatan secara fisik dan keuangan telah memenuhi syarat, pasti segera melakukan permohonan untuk kemudian dilakukan review dan penyalurannya.
“Kalau tidak secara teratur dilakukan, kita tidak tahu perkembangannya seperti apa. Hanya kita dapat tahu, ketika kita lakukan monitoring atau review yang dilakukan secara berkala juga oleh Inspektorat,” ujar Makzi.
Karena itu hal itu juga menjadi catatan dan perhatian serius dari pihaknya terutama terkait pengelolaan dana dana kampung untuk tahun-tahun mendatang. Terutama melalui pendampingan-pendampingan terhadap aparatur kampung. Mulai dari bendahara dan kepala kampung dan sekretaris kampung sebagai koordinator, yang mengelola administrasi umum maupun keuangan.
Itu bekerja untuk mengawal, karena kebijakan dari pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto, akan mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan atau pengelolaan dana kampung yang tidak sesuai dengan aturan.
“Ke depan kita juga akan mendorong semua kampung sebagai kampung yang anti korupsi program KPK,”tambahnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
