Tuesday, March 18, 2025
24.7 C
Jayapura

Dishub Papua Paparkan Program Kerjanya di Komisi IV DPRP

   Program-program tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 92 miliar lebih. David menyatakan bahwa hingga saat ini pagu anggaran tersebut masih utuh. โ€œBelum ada efisiensi anggaran, tetapi kami masih menunggu kebijakan pemerintah apakah anggaran ini akan berkurang atau tidak,โ€ ujarnya.

   Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan pentingnya rapat ini agar masyarakat memahami bahwa pembangunan di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi. โ€œNanti kami akan turun ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan program provinsi,โ€ kata Joni.

   Anggota Komisi IV, Meraudje, menyarankan agar program-program tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak.

Baca Juga :  Tiga PPI di Papua Jadi Korban Efisiensi Anggaran

โ€œSetiap anggaran harus dikomunikasikan dengan kabupaten/kota agar tidak terjadi masalah, seperti masalah hak ulayat. Pemda kabupaten/kota bisa membantu jika ada kendala,โ€ sarannya.

  Meraudje juga meminta Dinas Perhubungan untuk mendata aset-aset milik provinsi dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. โ€œKami meminta agar aset-aset tersebut dikelola dengan baik, mengingat kondisi saat ini yang menuntut efisiensi anggaran,โ€ ujarnya.

  Anggota Komisi IV lainnya, Franklin Wahey, meminta Dinas Perhubungan Papua untuk memperhatikan Terminal Toware di Kabupaten Jayapura, yang hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal.

โ€œIni penting karena di Kabupaten Jayapura masalah kemacetan cukup tinggi akibat minimnya terminal bagi taksi dan angkutan kota,โ€ ujarnya.

Baca Juga :  Benny Wenda: Filep Karma Simbol Perlawanan

   Franklin menegaskan bahwa pembangunan terminal atau proyek lainnya perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota.

โ€œSaya minta Kadishub provinsi dan kabupaten/kota harus saling berkoordinasi. Jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat,โ€ tegasnya.  (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

   Program-program tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 92 miliar lebih. David menyatakan bahwa hingga saat ini pagu anggaran tersebut masih utuh. โ€œBelum ada efisiensi anggaran, tetapi kami masih menunggu kebijakan pemerintah apakah anggaran ini akan berkurang atau tidak,โ€ ujarnya.

   Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan pentingnya rapat ini agar masyarakat memahami bahwa pembangunan di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi. โ€œNanti kami akan turun ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan program provinsi,โ€ kata Joni.

   Anggota Komisi IV, Meraudje, menyarankan agar program-program tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak.

Baca Juga :  Pengelolaan ADD Sejumlah Kampung Dinilai Sudah Baik 

โ€œSetiap anggaran harus dikomunikasikan dengan kabupaten/kota agar tidak terjadi masalah, seperti masalah hak ulayat. Pemda kabupaten/kota bisa membantu jika ada kendala,โ€ sarannya.

  Meraudje juga meminta Dinas Perhubungan untuk mendata aset-aset milik provinsi dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. โ€œKami meminta agar aset-aset tersebut dikelola dengan baik, mengingat kondisi saat ini yang menuntut efisiensi anggaran,โ€ ujarnya.

  Anggota Komisi IV lainnya, Franklin Wahey, meminta Dinas Perhubungan Papua untuk memperhatikan Terminal Toware di Kabupaten Jayapura, yang hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal.

โ€œIni penting karena di Kabupaten Jayapura masalah kemacetan cukup tinggi akibat minimnya terminal bagi taksi dan angkutan kota,โ€ ujarnya.

Baca Juga :  Rentetan Peristiwa Yahukimo dan Krisis Kemanusiaan

   Franklin menegaskan bahwa pembangunan terminal atau proyek lainnya perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota.

โ€œSaya minta Kadishub provinsi dan kabupaten/kota harus saling berkoordinasi. Jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat,โ€ tegasnya.  (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya