Saturday, May 3, 2025
22 C
Jayapura

Dishub Papua Paparkan Program Kerjanya di Komisi IV DPRP

   Program-program tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 92 miliar lebih. David menyatakan bahwa hingga saat ini pagu anggaran tersebut masih utuh. “Belum ada efisiensi anggaran, tetapi kami masih menunggu kebijakan pemerintah apakah anggaran ini akan berkurang atau tidak,” ujarnya.

   Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan pentingnya rapat ini agar masyarakat memahami bahwa pembangunan di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi. “Nanti kami akan turun ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan program provinsi,” kata Joni.

   Anggota Komisi IV, Meraudje, menyarankan agar program-program tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak.

Baca Juga :  DPRP Wajibkan Papua Ikut PON

“Setiap anggaran harus dikomunikasikan dengan kabupaten/kota agar tidak terjadi masalah, seperti masalah hak ulayat. Pemda kabupaten/kota bisa membantu jika ada kendala,” sarannya.

  Meraudje juga meminta Dinas Perhubungan untuk mendata aset-aset milik provinsi dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. “Kami meminta agar aset-aset tersebut dikelola dengan baik, mengingat kondisi saat ini yang menuntut efisiensi anggaran,” ujarnya.

  Anggota Komisi IV lainnya, Franklin Wahey, meminta Dinas Perhubungan Papua untuk memperhatikan Terminal Toware di Kabupaten Jayapura, yang hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal.

“Ini penting karena di Kabupaten Jayapura masalah kemacetan cukup tinggi akibat minimnya terminal bagi taksi dan angkutan kota,” ujarnya.

Baca Juga :  KIM Kota Jayapura Siap Menangkan Prabowo-Gibran

   Franklin menegaskan bahwa pembangunan terminal atau proyek lainnya perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya minta Kadishub provinsi dan kabupaten/kota harus saling berkoordinasi. Jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.  (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

   Program-program tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 92 miliar lebih. David menyatakan bahwa hingga saat ini pagu anggaran tersebut masih utuh. “Belum ada efisiensi anggaran, tetapi kami masih menunggu kebijakan pemerintah apakah anggaran ini akan berkurang atau tidak,” ujarnya.

   Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan pentingnya rapat ini agar masyarakat memahami bahwa pembangunan di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi. “Nanti kami akan turun ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa pembangunan ini merupakan program provinsi,” kata Joni.

   Anggota Komisi IV, Meraudje, menyarankan agar program-program tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan memprioritaskan hal-hal yang lebih mendesak.

Baca Juga :  Pilkada Damai Jangan Sekedar Formalitas

“Setiap anggaran harus dikomunikasikan dengan kabupaten/kota agar tidak terjadi masalah, seperti masalah hak ulayat. Pemda kabupaten/kota bisa membantu jika ada kendala,” sarannya.

  Meraudje juga meminta Dinas Perhubungan untuk mendata aset-aset milik provinsi dengan baik agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. “Kami meminta agar aset-aset tersebut dikelola dengan baik, mengingat kondisi saat ini yang menuntut efisiensi anggaran,” ujarnya.

  Anggota Komisi IV lainnya, Franklin Wahey, meminta Dinas Perhubungan Papua untuk memperhatikan Terminal Toware di Kabupaten Jayapura, yang hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal.

“Ini penting karena di Kabupaten Jayapura masalah kemacetan cukup tinggi akibat minimnya terminal bagi taksi dan angkutan kota,” ujarnya.

Baca Juga :  Sebagai Wujud Cinta NKRI

   Franklin menegaskan bahwa pembangunan terminal atau proyek lainnya perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya minta Kadishub provinsi dan kabupaten/kota harus saling berkoordinasi. Jangan sampai pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.  (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya