Dikatakan, seleksi dilakukan secara open biding. Terbuka, dalam artian memprioritaskan yang ada di Pemprov. “Semuanya secara terbuka, dan semua saya minta memonitor itu. Bahkan ada yang bermain duit saat itu juga langsung saya gugurkan,” kata Ramses.
“Tidak ada untungnya buat saya, tidak ada titipan apa pun. Saya hanya berkeinginan Papua ini lebih baik, itu saja,” sambungnya menegaskan.
Ramses mengaku mendengar setiap pendapat dan masukan, sebab ia bekeja bukan karena kekuasaan apalagi sistem kerajaan-kerajaan. “Kita berbicara by sistem, dan sistemnya sejak September 2024. Setelah itu turun izin pada Desember, tidak ada kewenangan kita untuk melakukan itu tanpa izin tertulis,” ungkapnya. .
“Saya lakukan ini karena melihat bahwa kinerja dinas atau OPD kita saat ini kurang optimal. Oleh karena itu, saya mengusulkan ke Kemendagri untuk segera melakukan seleksi,” jelas Ramses.
Ramses juga menegaskan bahwa semua yang lolos seleksi adalah pegawai yang sudah bekerja di Pemprov Papua, tidak ada orang luar. “Saya juga sudah menegaskan bahwa tidak ada transaksi uang dalam proses ini. Jika terbukti ada, maka mereka akan langsung digugurkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia memastikan bahwa seleksi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan izin tertulis dari pimpinan tertinggi pemerintahan. Ia berharap lembaga legislatif dapat menghormati proses yang tengah berjalan demi kemajuan Papua.
“Kami harap semua pihak bisa memahami situasi yang terjadi di lingkungan Pemprov saat ini, karena kalau kita biarkan jabatan tinggi ini kosong maka pola pembangunan di Papua akan menjadi lambat,” jelasnya.
Diketahui, sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRP Papua, Tulus Sianipar, mendesak PJ Gubernur Ramses Limbong untuk membatalkan proses seleksi JPTP tersebut. Menurut Tulus, seleksi ini tidak mendesak dan seharusnya menjadi tugas gubernur definitif, bukan pejabat transisi.
Ia menilai proses seleksi JPTP terkesan terburu-buru, sementara fokus PJ Gubernur seharusnya adalah mempersiapkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih serta laporan akhir masa jabatan. “Kami menilai seleksi JPTP ini terkesan terburu-buru, karena ini bukan hal yang urgent sehingga harus diselesaikan oleh pejabat sementara,” ujarnya pada Jumat (10/1). (fia/rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
