Terkait apa yang sudah dilakukan selama menduduki posisi anggota DPD, Yoris menyebut bahwa DPD merupakan representase wilayah dan itu berbeda dengan DPR RI yang lebih pada politik. “Saya ingin lebih banyak bicara soal daerah. Kami membahas regulasi Otsus termasuk mengadvokasi isu masyarakat semisal mekanisme pengelolaan tailing di Timika yang disepakati dibuat secretariat bersama,” imbuhnya.
“Kami juga sedang berbicara dengan Freeport untuk program CSR Freeport yang ternyata sudah cukup banyak namun masyarakat yang belum terbiasa,” sambung Yoris.
Lalu tiga distrik yang terdampak tailing jumlah masyarakatnya sekitar 2000 orang dan CSR yang diberikan mencapai Rp 1 triliun. “Kami melihat masyarakat cenderung meminta uang dan dikasi lalu pecah lagi. Harus ada formula termasuk kami juga ingin tahu arah penanganan presiden untuk Papua itu seperti apa sebab saya melihat yang dilakukan wapres tidak terlalu memberi dampak,” tutupnya. (ade/tri).
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos