JAYAPURA-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua telah mengambil langkah-langkah berkaitan dengan realisasi keuangan dan anggaran. Kepala BPKAD Provinsi Papua, Alexander Koostan Y Kapisa mengatakan, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan mengumpulkan 40 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di jajaran Pemprov Papua.
“Kami melakukan konsolidasi bagaimana langkah-langkah akhir tahun dalam rangka percepatan realisasi keuangan dan anggaran di 40 OPD ini,” kata Alexander kepada Cenderawasih Pos, Rabu (13/11).
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran, Kapisa mengaku dari hasil pemantauan per 11 November (data dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Realisasi keuangan Pemprov mencapai kurang lebih 59, 62 persen, yang jika dirupiahkan Rp 2,5 triliun.
“Namun dari sisi kinerja dan tata kelola keuangannya, realisasi anggaran kita per 11 November kurang lebih 55,46 persen atau sekitar Rp 2,3 triliun dari APBD Rp 4,2 triliun,” kata Kapisa.
JAYAPURA-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua telah mengambil langkah-langkah berkaitan dengan realisasi keuangan dan anggaran. Kepala BPKAD Provinsi Papua, Alexander Koostan Y Kapisa mengatakan, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan mengumpulkan 40 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di jajaran Pemprov Papua.
“Kami melakukan konsolidasi bagaimana langkah-langkah akhir tahun dalam rangka percepatan realisasi keuangan dan anggaran di 40 OPD ini,” kata Alexander kepada Cenderawasih Pos, Rabu (13/11).
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran, Kapisa mengaku dari hasil pemantauan per 11 November (data dari sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Realisasi keuangan Pemprov mencapai kurang lebih 59, 62 persen, yang jika dirupiahkan Rp 2,5 triliun.
“Namun dari sisi kinerja dan tata kelola keuangannya, realisasi anggaran kita per 11 November kurang lebih 55,46 persen atau sekitar Rp 2,3 triliun dari APBD Rp 4,2 triliun,” kata Kapisa.
