Titus Lao Mohy: Tanpa Tim, Juga Tetap Terjadi Pemekaran
JAYAPURA – Melihat sejumlah kepala daerah yang lagi giat-giatnya mendorong pemekaran provinsi Papua mendapat kritikan dari tokoh intelektual Papua. Menurut tokoh intelektual muda asal wilayah adat Lapago Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si, para kepala daerah ini seharusnya lebih mengutamakan pembangunan di daerah.
Ia meminta para kepala daerah di Papua agar fokus untuk melayani masyarakat ketimbang sibuk dengan pemekaran. Dikatakan hal yang perlu dipahami oleh para kepala daerah di Papua bahwa, pemekaran tanpa diperjuangakan pun akan dimekarkan, karena hal tersebut adalah kepentingan negara dengan banyak pertimbangan.
“Harus dipahami para kepala daerah di Papua bahwa pemekaran di provinsi tanpa tim pun akan dimekarkan. Oleh sebab itu, saya berharap agar para pejabat kabupaten yang sedang perjuangkan pemekaran supaya pulang kampung dan layani masyarakat,”ujarnya di Abepura, Selasa (15/3).
Dia mengatakan kepercayaan diberikan kepada para kepala daerah itu, bukan tujuannya untuk mengurus pemekaran, tetapi bagaimana mereka mewujudkan visi pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Karena para pejabat ini diberikan mandat oleh rakyat untuk dilayani. Sehingga kepercayaan ini harus diwujudkan dalam penjabaran visi dan misi yang pernah diucapkan dalam masa kampanye-kampanye. Pemekaran DOB di Papua ada dalam rancangan negara, itu yang harus tau,” ungkapnya dalam keterangannya, Senin (14/3)
Dia juga meminta Gubernur Papua untuk segera merespon dinamika yang terjadi di Tanah Papua, agar jelas sikap Pemerintah Provinsi Papua dengan pemekaran DOB di Papua. “Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi Papua harus bersuara terkait sikap pemerintah daerah. Tidak harus ada masalah baru buka suara. Jauh sebelumnya harus memberikan pernyataan, apa sikap pemerintah provinsi Papua terkait DOB ini. Saya harap eksekutif, legislatif dan lembaga kultur harus bersikap baik dalam merespon DOB di Papua dengan mempertimbangkan dampaknya,” katanya lagi.
Ia mengatakan saat ini masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, maka pejabat jangan buat perpecahan. “Untuk itu, semua yang pro dan kontra agar dalam menyampaikan aspirasi harus secara dewasa tanpa memusuhi sesama OAP. Kita harus menghindar dari setingan pihak ketiga yang memperkeruh situasi di antara sesama OAP,” harapnya.
“Pemerintah harus mendengarkan baik apa aspirasi masyarakat Papua sesungguhnya. Jika dipaksakan tentu ada benturan. Semoga dari dinamika ini ada respon baik oleh pemerintah dalam rangka pembangunan masyarakat di Papua yang lebih baik lagi,” jelasnya. (oel/tri)
