JAYAPURA – Sidang paripurna penutupan sidang DPR Papua dalam agenda Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2023 mendapat sejumlah catatan. Meski dari LKPJ yang dibacakan menyiratkan banyak nilai plus yang dihasilkan namun Badang Anggaran DPR Papua justru memberi banyak catatan.
Disampaikan anggota Banggar, Junaedi Rahim bahwa DPRP menyanyangkan karena berulangkali pihaknya menyoroti materi dokumen LKPJ gubernur yang disusun dan diserahkan kepada DPRP baik pada tahun – tahun sebelumnya dan juga tahun 2023 ini.
Pasalnya selain data yang dikirim ternyata tidak akurat dan terkesan copy paste, tidak diperoleh kriteria yang jelas tentang capaian kinerja gubernur dan jajaran pemerintah daerah dalam tahun berjalan.
“Mohon penjelasan dari Bappeda, BPKAD dan Inspektorat. Apakah ada tim penyusun LKPJ Gubernur di Pemerintah Provinsi Papua dan apakah dokumen ini telah direviuw secara baik oleh inspektorat mengingat bahwa dokumen LKPJ Gubernur adalah dokumen pemerintah yang menjadi konsumsi publik selain laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD),” beber Junaedi Rahim, membacakan laporan banggar, Kamis (13/6).
Ia meminta Bappeda bisa menyajikan gambaran capaian indikator makro akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 sehingga bisa menjadi rujukan atas pencapaian kinerja pemerintahan selama 5 tahun pelaksanaan RPJMD.
Selain itu dikatakan dari dokumen LKPJ gubernur tahun 2023 ternyata tidak termuat data informasi realisasi fisik dan anggaran OPD yang merupakan mitra kerja DPR Papua. Karenanya Banggar meminta itu diberikan gambaran secara singkat realisasi serapan anggaran OPD per 31 Desember 2023.
“Secara umum diharapkan kepada tim penyusun LKPJ Gubernur Papua Tahun 2023 dan tahun selanjutnya untuk menyajikan Dokumen LKPJ dengan mengupdate data-data terbaru dan benar. Lalu materi dokumen perlu disempurnakan kembali,” tambahnya.
Lalu dari aspek Infrastruktur dan Sumber Daya Mineral dijelaskan bahwa masih terdapat SILPA pada OPD tertentu dalam realisasi penyerapan anggaran dari tahun ke tahun yang cukup tinggi.
Di sisi lain sejumlah OPD lain yang memiliki kinerja baik kurang mendapatkan alokasi anggaran yang mamadai. “Terdapat pengalihan pekerjaan khususnya peningkatan ruas jalan Entrop-Hamadi yang direlokasi namun tidak ada penjelasan yang akurat terkait pemindahan lokasi tersebut,” sindir Junaedi.
DPR Papua juga memberi catatan kepada Gubenur untuk memberikan perhatian serius kepada OPD yang kinerjanya kurang baik agar dapat dievaluasi. OPD tersebut harus bisa menemukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja.
Tentunya didukung sehatnya organisasi dalam OPD sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yang pada akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Kemudian OPD perlu berinovasi, tidak hanya mampu mengelola APBD namun juga dapat mengelola DAK yang bersumber dari APBN.
Ini hanya bisa terjadi jika SDM khususnya perencanaan yang ditunjang dengan kebijakan pimpinan OPD untuk menata bagian perencanaan. “Sorotan DPR Papua terhadap ini hampir setiap tahun disampaikan pada rapat mitra, dan hingga saat ini OPD tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. Seharusnya anggaran pada bagian perencanaan lebih difokuskan karena DAK ataupun pendanaan yang bersumber dari APBN harus dibackup dengan dokumen perencanaan yang baik,” imbuhnya.
Hal lainnya adalah dalam rangka mendukung penyelenggaraan PON XXI Aceh- Sumatera Utara Tahun 2024 khususnya biaya akomodası atlet dan official peserta daerah, maka masing-masing pemerintah provinsi wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
Pasalnya kepesertaan Provinsi Papua pada PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara ini, menyangkut harkat dan martabat orang Papua. “Sukses penyelenggaraan dan prestasi pada PON XX Tahun 2021 sebagai tuan rumah lalu, maka selayaknya hal tersebut khususnya sukses prestasi terulang diujung barat Indonesia sehingga tidak ada istilah Papua jago kandang,” tutup Junaedi. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos