JAYAPURA – Hasil rapat bersama mitra yang dilakukan DPR Papua pada rapat yang dilakukan di ruang Banggar DPR Papua mendapati kondisi bahwa persoalan dukungan sektor perekonomian, ternyata perlu dikawal secara baik untuk mendapatkan hasil maksimal.
Jangan pemerintah hanya mengadakan satu pekerjaan kemudian ditinggal begitu saja dan akhirnya bangunan atau sarana yang dibangun tidak maksimal akibat tidak bisa dimanfaatkan.
“Pertemuan tadi materinya adalah membahas hasil kunker di 8 kabupaten dan 1 kota kemudian pertemuan dengan mitra. Hasilnya ini yang dibahas, mulai dari pembangunan fisik maupun kebijakan pembangunan,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, Rabu (12/6).
Hasil rapat selanjutnya diserahkan ke pemerintah. Disini Yunus menjelaskan terkait temuan di lapangan dari Komisi II sektor perekonomian yang diakui banyak bantuan provinsi namun nampaknya tidak serius untuk diselesaikan.
Yunus mencontohkan pabrik sagu yang bantuannya ada namun setelah berdiri ternyata tidak berjalan. Lalu mesin pengolahan kayu yang diberikan pemerintah namun perangkat lainnya tidak disiapkan akhirnya mangkrak.
“Di Waropen itu juga ada pabrik sagu tapi pemerintah tidak menyiapkan air bersihnya darimana dan infrastruktur listriknya darimana. Ini hanya dibangun, foto selesai dan sudah,” beber Yunus.
Ia mengingatkan bahwa Papua ini bukan provinsi yang masih satu sehingga tidak bisa lagi asal – asalan. Apalagi potensi sumber daya alam di Papua minim sehingga harus pintar – pintar menggarap sesuatu untuk menghasilkan PAD.
“Jadi potensi pertumbuhan ekonomi perlu disiapkan secara baik. Kalau sudah ada sarpras tinggal kepala dinas yang masuk dengan nilai inovatif dan kreatif sebab jika tidak maka Papua akan semakin sulit,” beber Yunus.
“Lihat provinsi yang masih bisa berjalan hingga kini adalah mereka yang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki meski tak punya SDA,” tambahnya.
Ia mengingatkan agar kepala dinas jangan hanya buat proyek kemudian ditinggalkan. Yunus mengibaratkan bahwa ketika orang akan membuat buat rumah maka sebelum rumah dibangun ia harus tahu airnya darimana, listriknya darimana dan pembuangannya dari mana.
“Contoh Komisi II ke Bonggo disana pemerintah bantu alat pertanian dan lainnya tapi tidak ada kelapa melainkan hanya bedeng. Hulunya harus disiapkan untuk memaksimalkan hilir. Jangan hanya membangun pabrik lalu sudah,” sindirnya.
Sekali lagi Yunus mengingatkan untuk perlu ada pendampingan dan kepala dinas juga perlu membantu soal pemasaran. “Pertanian perkebunan boleh hidup tapi jika pemasaran tidak ada ya sama saja. Kuncinya kepala dinas harus lebih kreatif dan inovatif. Kalau tidak sulit kita membangun Papua,” tutupnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos