JAYAPURA – Hasil rapat bersama mitra yang dilakukan DPR Papua pada rapat yang dilakukan di ruang Banggar DPR Papua mendapati kondisi bahwa persoalan dukungan sektor perekonomian, ternyata perlu dikawal secara baik untuk mendapatkan hasil maksimal.
Jangan pemerintah hanya mengadakan satu pekerjaan kemudian ditinggal begitu saja dan akhirnya bangunan atau sarana yang dibangun tidak maksimal akibat tidak bisa dimanfaatkan.
“Pertemuan tadi materinya adalah membahas hasil kunker di 8 kabupaten dan 1 kota kemudian pertemuan dengan mitra. Hasilnya ini yang dibahas, mulai dari pembangunan fisik maupun kebijakan pembangunan,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, Rabu (12/6).
Hasil rapat selanjutnya diserahkan ke pemerintah. Disini Yunus menjelaskan terkait temuan di lapangan dari Komisi II sektor perekonomian yang diakui banyak bantuan provinsi namun nampaknya tidak serius untuk diselesaikan.
Yunus mencontohkan pabrik sagu yang bantuannya ada namun setelah berdiri ternyata tidak berjalan. Lalu mesin pengolahan kayu yang diberikan pemerintah namun perangkat lainnya tidak disiapkan akhirnya mangkrak.
“Di Waropen itu juga ada pabrik sagu tapi pemerintah tidak menyiapkan air bersihnya darimana dan infrastruktur listriknya darimana. Ini hanya dibangun, foto selesai dan sudah,” beber Yunus.
JAYAPURA – Hasil rapat bersama mitra yang dilakukan DPR Papua pada rapat yang dilakukan di ruang Banggar DPR Papua mendapati kondisi bahwa persoalan dukungan sektor perekonomian, ternyata perlu dikawal secara baik untuk mendapatkan hasil maksimal.
Jangan pemerintah hanya mengadakan satu pekerjaan kemudian ditinggal begitu saja dan akhirnya bangunan atau sarana yang dibangun tidak maksimal akibat tidak bisa dimanfaatkan.
“Pertemuan tadi materinya adalah membahas hasil kunker di 8 kabupaten dan 1 kota kemudian pertemuan dengan mitra. Hasilnya ini yang dibahas, mulai dari pembangunan fisik maupun kebijakan pembangunan,” kata Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, Rabu (12/6).
Hasil rapat selanjutnya diserahkan ke pemerintah. Disini Yunus menjelaskan terkait temuan di lapangan dari Komisi II sektor perekonomian yang diakui banyak bantuan provinsi namun nampaknya tidak serius untuk diselesaikan.
Yunus mencontohkan pabrik sagu yang bantuannya ada namun setelah berdiri ternyata tidak berjalan. Lalu mesin pengolahan kayu yang diberikan pemerintah namun perangkat lainnya tidak disiapkan akhirnya mangkrak.
“Di Waropen itu juga ada pabrik sagu tapi pemerintah tidak menyiapkan air bersihnya darimana dan infrastruktur listriknya darimana. Ini hanya dibangun, foto selesai dan sudah,” beber Yunus.
