JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua merampungkan rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan visi dan misi gubernur. Dokumen tersebut diperkirakan mulai efektif mengarahkan kebijakan pembangunan daerah pada pertengahan tahun ini setelah resmi ditetapkan.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah provinsi telah menetapkan sekitar 17 program prioritas serta enam program unggulan gubernur yang akan dijalankan secara bertahap mulai 2026.
Beberapa program unggulan tersebut antara lain program Kartu Jaminan Lansia, Kartu Keluarga Sehat bagi ibu hamil, serta Kartu Mahasiswa Cerdas. Selain itu terdapat pula program pembangunan pasar sentral di kabupaten/kota, percepatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan lokal.
Menurut Muflih, saat ini tim penyusun telah menyelesaikan tahapan perbaikan rancangan setelah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
“Untuk RPJMD, hari ini kita sudah merampungkan rancangan. Setelah Musrenbang kemarin kita melakukan perbaikan untuk masuk ke rancangan akhir. Selanjutnya akan diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda RPJMD,” kata Muflih kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/3).
Ia berharap dalam bulan ini dokumen tersebut sudah mendapatkan persetujuan DPRP sehingga dapat segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Papua sebelum masuk ke tahap evaluasi selanjutnya.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua merampungkan rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang akan segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan visi dan misi gubernur. Dokumen tersebut diperkirakan mulai efektif mengarahkan kebijakan pembangunan daerah pada pertengahan tahun ini setelah resmi ditetapkan.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah provinsi telah menetapkan sekitar 17 program prioritas serta enam program unggulan gubernur yang akan dijalankan secara bertahap mulai 2026.
Beberapa program unggulan tersebut antara lain program Kartu Jaminan Lansia, Kartu Keluarga Sehat bagi ibu hamil, serta Kartu Mahasiswa Cerdas. Selain itu terdapat pula program pembangunan pasar sentral di kabupaten/kota, percepatan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan lokal.
Menurut Muflih, saat ini tim penyusun telah menyelesaikan tahapan perbaikan rancangan setelah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
“Untuk RPJMD, hari ini kita sudah merampungkan rancangan. Setelah Musrenbang kemarin kita melakukan perbaikan untuk masuk ke rancangan akhir. Selanjutnya akan diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Perda RPJMD,” kata Muflih kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/3).
Ia berharap dalam bulan ini dokumen tersebut sudah mendapatkan persetujuan DPRP sehingga dapat segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Papua sebelum masuk ke tahap evaluasi selanjutnya.
