JAYAPURA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah melalui serangkaian proses penilaian ketat sepanjang tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam acara resmi di Kantor Pusat Kemenkum, Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2025.
Kepada Cenderawasih Pos, Kepala Kantor Kemenkum Wilayah Papua Anthonius M. Ayorbaba mengatakan bahwa, capaian ini merupakan hasil dari kinerja dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Papua dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari peningkatan disiplin pegawai, penguatan transparansi administrasi, hingga percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. “Puji Tuhan tahun ini kita mendapatkan predikat WBK, ini bukan penghargaan untuk pribadi saya sebagai pemimpin saja, melainkan bukti bahwa kerja sama seluruh elemen di Kantor ini (Kemenkum Papua) mampu menghadirkan layanan publik yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi,” kata Ayorbaba di Kotaraja, Senin (12/1).
JAYAPURA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah melalui serangkaian proses penilaian ketat sepanjang tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam acara resmi di Kantor Pusat Kemenkum, Jakarta pada Kamis, 8 Januari 2025.
Kepada Cenderawasih Pos, Kepala Kantor Kemenkum Wilayah Papua Anthonius M. Ayorbaba mengatakan bahwa, capaian ini merupakan hasil dari kinerja dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Papua dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari peningkatan disiplin pegawai, penguatan transparansi administrasi, hingga percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. “Puji Tuhan tahun ini kita mendapatkan predikat WBK, ini bukan penghargaan untuk pribadi saya sebagai pemimpin saja, melainkan bukti bahwa kerja sama seluruh elemen di Kantor ini (Kemenkum Papua) mampu menghadirkan layanan publik yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi,” kata Ayorbaba di Kotaraja, Senin (12/1).
