Ada Dana Stanby Rp 400 Miliar untuk Penanganan Covid-19

JAYAPURA – Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengaku heran  dengan penanganan covid belakangan ini. Pasalnya disaat Papua masuk dalam gelombang kedua yang dianggap lebih mengkhawatirkan ternyata tim Satgas Kesehatan Covid 19 belum bisa melakukan penanganan yang jauh lebih baik. Masih banyak keluhan yang  di dengar dan disampaikan masyarakat sementara dukungan anggaran dianggap cukup.

“Ada beberapa hal yang saya lihat harus dikoreksi, pertama proses penganggaran selama covid . Ada dana Rp 400 miliar yang stanby untuk covid. Uang ini harus digunakan semaksimal mungkin dan jangan lagi ada bahasa bahan habis pakai maupun regent sampai kosong. Ini lucu sebab hasil recofusing kemarin terkumpul anggaran cukup besar terkumpul sehingga tak ada alasan mengatakan jika alat – alat ini stoknya habis,” sindir Jack Komboy saat ditemui di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (12/11). Ia meminta tim satgas harus lebih sering memonitor ke bawah dan mendengar apa yang dibutuhkan petugas di lapangan sehingga penanganan bisa dilakukan berkelanjutan.

“Jadi setelah dilakukan swab akhirnya terganggu karena alat habis ini tidak masuk akal sebab  uang itu ada. Kami mendengar mereka yang menangani pasien di lapangan juga kesulitan karena bahan habis dan selalu beralasan prosedural. Saya tanya aturan yang seperti apa yang harus dilalui sampai – sampai pasien dalam posisi genting. Uang ini jangan ditahan hanya karena prosedur,” tegasnya. Lalu untuk menunggu hasil swab ternyata cukup lama, pasien suah memburuk barulah hasil keluar.

“Jangan sudah dikubur dengan protokol covid lalu hasilnya negatif. Ini lucu sekali,” cecar Jack.  Lalu ia juga mendengar banyak keluhan bagi tenaga relawan  termasuk mereka yang bekerja di BPSDM dalam hal ini yang biasa menguburkan   jenasah pasien covid hingga kini belum menerima upah. “Itu sejak Maret    dan sudah lama sekali. Alasan yang dipakai adalah validasi data dan terlalu berbelit belit,” sindirnya. Jack sendiri sudah beberapa kali menanyakan namun tak kunjung dibayarkan.

“Kemarin kami tanya katanya nanti setelah mengetuk APBD perubahan tapi sampai kini juga belum dibayarkan. Dalam rapat banggar 15 September mereka sampaikan akan dibayarkan setelah 1 minggu tapi belum. Dalam rapat paripurna juga saya tanyakan tapi tetap tidak dibayarkan. Kami minta ini segera dituntaskan. Apa yang menjadi hutang atau hak untuk segera dibayarkan sebab mereka bukan bekerja asal bekerja tapi mereka juga ada keluarga,” tegas Jack (ade)

JAYAPURA – Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengaku heran  dengan penanganan covid belakangan ini. Pasalnya disaat Papua masuk dalam gelombang kedua yang dianggap lebih mengkhawatirkan ternyata tim Satgas Kesehatan Covid 19 belum bisa melakukan penanganan yang jauh lebih baik. Masih banyak keluhan yang  di dengar dan disampaikan masyarakat sementara dukungan anggaran dianggap cukup.

“Ada beberapa hal yang saya lihat harus dikoreksi, pertama proses penganggaran selama covid . Ada dana Rp 400 miliar yang stanby untuk covid. Uang ini harus digunakan semaksimal mungkin dan jangan lagi ada bahasa bahan habis pakai maupun regent sampai kosong. Ini lucu sebab hasil recofusing kemarin terkumpul anggaran cukup besar terkumpul sehingga tak ada alasan mengatakan jika alat – alat ini stoknya habis,” sindir Jack Komboy saat ditemui di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (12/11). Ia meminta tim satgas harus lebih sering memonitor ke bawah dan mendengar apa yang dibutuhkan petugas di lapangan sehingga penanganan bisa dilakukan berkelanjutan.

“Jadi setelah dilakukan swab akhirnya terganggu karena alat habis ini tidak masuk akal sebab  uang itu ada. Kami mendengar mereka yang menangani pasien di lapangan juga kesulitan karena bahan habis dan selalu beralasan prosedural. Saya tanya aturan yang seperti apa yang harus dilalui sampai – sampai pasien dalam posisi genting. Uang ini jangan ditahan hanya karena prosedur,” tegasnya. Lalu untuk menunggu hasil swab ternyata cukup lama, pasien suah memburuk barulah hasil keluar.

“Jangan sudah dikubur dengan protokol covid lalu hasilnya negatif. Ini lucu sekali,” cecar Jack.  Lalu ia juga mendengar banyak keluhan bagi tenaga relawan  termasuk mereka yang bekerja di BPSDM dalam hal ini yang biasa menguburkan   jenasah pasien covid hingga kini belum menerima upah. “Itu sejak Maret    dan sudah lama sekali. Alasan yang dipakai adalah validasi data dan terlalu berbelit belit,” sindirnya. Jack sendiri sudah beberapa kali menanyakan namun tak kunjung dibayarkan.

“Kemarin kami tanya katanya nanti setelah mengetuk APBD perubahan tapi sampai kini juga belum dibayarkan. Dalam rapat banggar 15 September mereka sampaikan akan dibayarkan setelah 1 minggu tapi belum. Dalam rapat paripurna juga saya tanyakan tapi tetap tidak dibayarkan. Kami minta ini segera dituntaskan. Apa yang menjadi hutang atau hak untuk segera dibayarkan sebab mereka bukan bekerja asal bekerja tapi mereka juga ada keluarga,” tegas Jack (ade)