Friday, April 26, 2024
33.7 C
Jayapura

Pengiriman Pasukan ke Papua Dibantah

Danrem 172/PWY, Brigjend TNI Izak Pangemanan

Danrem 172 PWY: Hanya Rotasi Pasukan, Tak Perlu Giring Opini Soal TNI 

JAYAPURA – Tokoh Muslim dan Kristen Di Papua meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera hentikan pengiriman militer ke Papua. Ustadz Ismail Asso mengatakan pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melihat persoalan Papua secara serius bukan malah menambah persoalan dengan pengiriman pasukan yang banyak. 

 Ia mengatakan, jika ingin Papua aman dan tetap dalam negara persatuan NKRI maka Presiden Jokowi dapat menghentikan pengiriman pasukan dan Tarik Mundur TNI-POLRI dari Tanah Papua. “Pengiriman pasukan TNI Besar-besaran ke Papua tujuannya untuk apa? Apakah mereka mau membumi hanguskan sebagaimana peristiwa tahun 1977 di lima Kabupaten pegunungan tengah Papua  ataukah hanya unjuk kekuatan,” katanya. 

“Jika Jakarta di era modern dan teknologi informasi super modern itu tak hati-hati dan cerdas kelola isu separatisme Papua maka bukan tidak mungkin proses percepatan Papua menyusul Timor Leste menjadi lebih cepat dari yang diharapkan Presiden Jokowi,” tandasnya. 

 Ditegaskan juga bahwa dengan mengerahkan pasukan militer seperti bertolak belakang dengan ingin mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari NKRI harga mati. Asso mengatakan jika pengerahan militer besar-besaran untuk menghadapi KKB di Intan Jaya dan Nduga maka proses percepatan Papua keluar dari NKRI. 

Sementara itu di tempat terpisah Ketua Umum Persekutuan  Gereja Baptis Papua (PGBP) Pendeta Dr Socrates S Yoman M.BA mengatakan, para penguasa di Indonesia sedang panik dimana, kepanikan penguasa Indonesia karena kegagalan diplomasi di tingkat global atau di level internasional. Penguasa Indonesia menghadapi akar persoalan Papua, ketidakadilan,  rasisme,  kekerasan negara dan operasi militer menyebabkan pelanggaran berat HAM, dan persoalan status politik dalam wilayah Indonesia. 

Baca Juga :  Pemkot Diminta Segera Renovasi Rusunawa

 Gembala Yoman berpesan pemerintah Indonesia jangan menutup diri dan mengutamakan militerisme tapi bagaimana mengutamakan dialog dengan mengundang ULMWP sebagai organisasi representatif politik orang Papua yang bergerak di dunia internasional untuk berbicara hak penentuan nasib sendiri. 

 Sementara itu Danrem 172/PWY, Brigjend TNI Izak Pangemanan.  Ketidakpahaman soal rotasi pasukan ini yang dianggap menjadi masalah sehingga memunculkan opini- opini liar. 

 “Soal pasukan yang baru datang saya sampaikan bahwa itu bukan penambahan pasukan melainkan pergantian. Diganti  karena pasukan memiliki memiliki periode tugas dimana 1 kali penugasan hanya 9 bulan. Ini berbeda dengan sebelumnya yang jarang dirotasi,” kata Izak kepada wartawan di Makorem 172/PWY, Jumat (12/3). 

 Ia menyatakan bahwa ada banyak hal yang sudah berubah di tubuh TNI sehingga publik tak perlu repot-repot membangun opini untuk menggiring bahwa yang dilakukan TNI adalah salah dan tujuannya untuk menyakiti. 

 Brigjend Izak menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, TNI kini banyak berubah dimana jika dulu lebih mengedepankan operasi tempur, saat ini tidak lagi. Saat ini kami lebih mengembangkan operasi- operasi yang humanis, datang untuk melayani masyarakat dan bukan untuk menghancurkan masyarakat.

Baca Juga :  Jangan Ada yang Buat Gerakan Tambahan!

  “Makanya kami kembangkan moto operasi yang juga berubah. Jika dulu cari,  dekati dan hancurkan namun saat ini dimulai dari kenali, datangi dan layani. Polanya juga kami ubah, kami tidak maju namun kami memilih mundur. Artinya kami tidak mau disuruh berkonfrontasi, kami lebih memilih melayani dan mengurusi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pembinaan,” tegasnya. 

 TNI kata Brigjend Izak tidak mau naik tapi memilih turun. Ini diartikan olehnya jika elit-elit mau  berbicara merdeka silakan tapi jangan melibatkan masyarakat yang tak tahu apa-apa. “Silakan saja mereka (elit – elit) saja kalau itu isi otak mereka tapi rakyat ini tidak tahu apa-apa jadi jangan diseret -seret. Kami juga  tidak memisahkan melainkan menyatukan. Kami juga tidak menyebut NKRI atau OPM sebab semua ini rakyat kita,” beber Izak. Ia lebih memilih bersama-sama bantu untuk semakin mampu menciptakan masa depan yang baik. 

 “Saya tidak ambil pusing mau pegang senjata silakan asal jangan melukai. Jika itu bisa dipakai untuk kebaikan saya tidak mau terlalu pusing.  Kami juga tidak menunggu tapi menciptakan, tidak menunggu ada bantuan baru bergerak, tidak seperti itu. Apa yang kita punya itu yang kami lakukan,” pungkasnya. (oel/ade/wen) 

Danrem 172/PWY, Brigjend TNI Izak Pangemanan

Danrem 172 PWY: Hanya Rotasi Pasukan, Tak Perlu Giring Opini Soal TNI 

JAYAPURA – Tokoh Muslim dan Kristen Di Papua meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera hentikan pengiriman militer ke Papua. Ustadz Ismail Asso mengatakan pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melihat persoalan Papua secara serius bukan malah menambah persoalan dengan pengiriman pasukan yang banyak. 

 Ia mengatakan, jika ingin Papua aman dan tetap dalam negara persatuan NKRI maka Presiden Jokowi dapat menghentikan pengiriman pasukan dan Tarik Mundur TNI-POLRI dari Tanah Papua. “Pengiriman pasukan TNI Besar-besaran ke Papua tujuannya untuk apa? Apakah mereka mau membumi hanguskan sebagaimana peristiwa tahun 1977 di lima Kabupaten pegunungan tengah Papua  ataukah hanya unjuk kekuatan,” katanya. 

“Jika Jakarta di era modern dan teknologi informasi super modern itu tak hati-hati dan cerdas kelola isu separatisme Papua maka bukan tidak mungkin proses percepatan Papua menyusul Timor Leste menjadi lebih cepat dari yang diharapkan Presiden Jokowi,” tandasnya. 

 Ditegaskan juga bahwa dengan mengerahkan pasukan militer seperti bertolak belakang dengan ingin mempertahankan Papua sebagai bagian integral dari NKRI harga mati. Asso mengatakan jika pengerahan militer besar-besaran untuk menghadapi KKB di Intan Jaya dan Nduga maka proses percepatan Papua keluar dari NKRI. 

Sementara itu di tempat terpisah Ketua Umum Persekutuan  Gereja Baptis Papua (PGBP) Pendeta Dr Socrates S Yoman M.BA mengatakan, para penguasa di Indonesia sedang panik dimana, kepanikan penguasa Indonesia karena kegagalan diplomasi di tingkat global atau di level internasional. Penguasa Indonesia menghadapi akar persoalan Papua, ketidakadilan,  rasisme,  kekerasan negara dan operasi militer menyebabkan pelanggaran berat HAM, dan persoalan status politik dalam wilayah Indonesia. 

Baca Juga :  Warga Jangan Diingatkan Terus Soal Jembatan Youtefa

 Gembala Yoman berpesan pemerintah Indonesia jangan menutup diri dan mengutamakan militerisme tapi bagaimana mengutamakan dialog dengan mengundang ULMWP sebagai organisasi representatif politik orang Papua yang bergerak di dunia internasional untuk berbicara hak penentuan nasib sendiri. 

 Sementara itu Danrem 172/PWY, Brigjend TNI Izak Pangemanan.  Ketidakpahaman soal rotasi pasukan ini yang dianggap menjadi masalah sehingga memunculkan opini- opini liar. 

 “Soal pasukan yang baru datang saya sampaikan bahwa itu bukan penambahan pasukan melainkan pergantian. Diganti  karena pasukan memiliki memiliki periode tugas dimana 1 kali penugasan hanya 9 bulan. Ini berbeda dengan sebelumnya yang jarang dirotasi,” kata Izak kepada wartawan di Makorem 172/PWY, Jumat (12/3). 

 Ia menyatakan bahwa ada banyak hal yang sudah berubah di tubuh TNI sehingga publik tak perlu repot-repot membangun opini untuk menggiring bahwa yang dilakukan TNI adalah salah dan tujuannya untuk menyakiti. 

 Brigjend Izak menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, TNI kini banyak berubah dimana jika dulu lebih mengedepankan operasi tempur, saat ini tidak lagi. Saat ini kami lebih mengembangkan operasi- operasi yang humanis, datang untuk melayani masyarakat dan bukan untuk menghancurkan masyarakat.

Baca Juga :  Para Terdakwa Bantah BAP Penyidik

  “Makanya kami kembangkan moto operasi yang juga berubah. Jika dulu cari,  dekati dan hancurkan namun saat ini dimulai dari kenali, datangi dan layani. Polanya juga kami ubah, kami tidak maju namun kami memilih mundur. Artinya kami tidak mau disuruh berkonfrontasi, kami lebih memilih melayani dan mengurusi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pembinaan,” tegasnya. 

 TNI kata Brigjend Izak tidak mau naik tapi memilih turun. Ini diartikan olehnya jika elit-elit mau  berbicara merdeka silakan tapi jangan melibatkan masyarakat yang tak tahu apa-apa. “Silakan saja mereka (elit – elit) saja kalau itu isi otak mereka tapi rakyat ini tidak tahu apa-apa jadi jangan diseret -seret. Kami juga  tidak memisahkan melainkan menyatukan. Kami juga tidak menyebut NKRI atau OPM sebab semua ini rakyat kita,” beber Izak. Ia lebih memilih bersama-sama bantu untuk semakin mampu menciptakan masa depan yang baik. 

 “Saya tidak ambil pusing mau pegang senjata silakan asal jangan melukai. Jika itu bisa dipakai untuk kebaikan saya tidak mau terlalu pusing.  Kami juga tidak menunggu tapi menciptakan, tidak menunggu ada bantuan baru bergerak, tidak seperti itu. Apa yang kita punya itu yang kami lakukan,” pungkasnya. (oel/ade/wen) 

Berita Terbaru

Artikel Lainnya