Salah satu anggota Pansus Otsus, Boy Markus Dawir. (DOK CEPOS)
Boy Dawir ( foto : Gamel Cepos )
JAYAPURA – Pejabat daerah yang menduduki jabatan strategis dan krusial diminta untuk fokus pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga komunikasi dan koordinasi dengan mitra terutama DPR sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pembangunan. Jangan justru setelah menjadi pejabat malah tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi dan tak bisa diajak berkomunikasi.
Ini kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Dawir masih ditemukan dan diyakini akan mengganggu koordinasi. “Harus kami katakan seperti itu, masih ada pejabat maupun pimpinan OPD yang sulit untuk diajak berkomunikasi. Sedikit-sedikit nomor Hp diganti dan tak bisa lagi dihubungi. Kami bingung apakah memang tidak mau bermitra dengan DPR atau seperti apa,” singgung Boy, Jumat (11/10). Malah dikatakan ada pejabat yang sering sekali mengganti nomor Hp sehingga ketika dihubungi ternyata sudah tak aktif dan tak ada konfirmasi jika nomor sudah diganti.
“Bingung saja kok kayak begini masih dipercaya menjadi pejabat. Bukannya pejabat itu sosok yang harus bertanggungjawab, nah kalau sudah begini mau tanggungjawab bagaimana? Jangan-jangan pimpinannya juga sulit untuk menghubungi,” sindir Boy. Apa yang disampaikan dipastikan bukan isapan jempol mengingat dalam rapat dengan DPR beberapa waktu lalu ada pejabat yang diingatkan atau ditegur untuk tidak terlalu sering mengganti nomor Hp agar ketika hendak diajak berkoordinasi bisa langsung terhubung.
“Ia dalam rapat Banggar maupun rapat komisi saya sempat menegur salah satu tapi tetap saja, mungkin sudah merasa hebat sehingga tidak perlu dikawal atau diawasi DPR. Semoga saja tidak bermasalah hukum nantinya,” cecarnya. Boy malah nyinyir dengan mengatakan jangan-jangan ada pejabat tiap minggu ganti nomor Hp. “Kami pertegas bahwa kami hubungi dan bangun koordinasi bukan untuk meminta-minta, tolong dicatat itu, kami kontak agar bisa mengetahui progres pembangunan atau program yang dijalankan. Sering masyarakat mengeluh dan menanyakan dan kami wajib menjawab dan itu salah satu tujuan kami berkoordinasi,” tegasnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Pejabat daerah yang menduduki jabatan strategis dan krusial diminta untuk fokus pada tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga komunikasi dan koordinasi dengan mitra terutama DPR sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pembangunan. Jangan justru setelah menjadi pejabat malah tidak bisa ditemui, tidak bisa dihubungi dan tak bisa diajak berkomunikasi.
Ini kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Dawir masih ditemukan dan diyakini akan mengganggu koordinasi. “Harus kami katakan seperti itu, masih ada pejabat maupun pimpinan OPD yang sulit untuk diajak berkomunikasi. Sedikit-sedikit nomor Hp diganti dan tak bisa lagi dihubungi. Kami bingung apakah memang tidak mau bermitra dengan DPR atau seperti apa,” singgung Boy, Jumat (11/10). Malah dikatakan ada pejabat yang sering sekali mengganti nomor Hp sehingga ketika dihubungi ternyata sudah tak aktif dan tak ada konfirmasi jika nomor sudah diganti.
“Bingung saja kok kayak begini masih dipercaya menjadi pejabat. Bukannya pejabat itu sosok yang harus bertanggungjawab, nah kalau sudah begini mau tanggungjawab bagaimana? Jangan-jangan pimpinannya juga sulit untuk menghubungi,” sindir Boy. Apa yang disampaikan dipastikan bukan isapan jempol mengingat dalam rapat dengan DPR beberapa waktu lalu ada pejabat yang diingatkan atau ditegur untuk tidak terlalu sering mengganti nomor Hp agar ketika hendak diajak berkoordinasi bisa langsung terhubung.
“Ia dalam rapat Banggar maupun rapat komisi saya sempat menegur salah satu tapi tetap saja, mungkin sudah merasa hebat sehingga tidak perlu dikawal atau diawasi DPR. Semoga saja tidak bermasalah hukum nantinya,” cecarnya. Boy malah nyinyir dengan mengatakan jangan-jangan ada pejabat tiap minggu ganti nomor Hp. “Kami pertegas bahwa kami hubungi dan bangun koordinasi bukan untuk meminta-minta, tolong dicatat itu, kami kontak agar bisa mengetahui progres pembangunan atau program yang dijalankan. Sering masyarakat mengeluh dan menanyakan dan kami wajib menjawab dan itu salah satu tujuan kami berkoordinasi,” tegasnya. (ade/wen)
