Apalagi Papua dengan wilayah yang sangat luas dan tantangan geografis yang berat sudah seharusnya mendapat dukungan anggaran yang cukup. “Terkait hal ini, kami akan menyurat ke BNN Pusat,” ujarnya kepada Cenderawasih pos, Rabu (10/9).
Sebagai putra Papua, Arianto mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, di satu sisi pemerintah gencar mendorong pendidikan berkualitas dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, namun di sisi lain masalah sosial seperti narkoba dan HIV terus tumbuh di tengah masyarakat.
“Saya melihat program dan visi BNN sudah baik, namun perlu dukungan pendanaan, sarana, dan fasilitas yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tandasnya
Dalam kesempatan itu, Arianto juga mendorong pemerintah daerah, khususnya Provinsi Papua Pegunungan dan beberapa provinsi baru di Papua, untuk membentuk lembaga penanggulangan narkoba di tingkat provinsi maupun BNN kabupaten/kota.
“Saya berharap dengan adanya pemekaran DOB ini, maka pemerintah di daerah DOB bisa membentuk lembaga penanggulangan Narkotika termsuk BNN. Dengan begitu jangkauan kerja BNN ini akan semakin baik,” pungkas Aryanto. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos