JAYAPURA – Kepala Kantor Kemenkumham Papua, Antonius M. Aryobaba mengatakan pihaknya mendapat satu tambahan UPT baru di Keerom yang saat ini sudah operasional yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Keerom.
“Di Keerom kita sudah ada 3 UPT, dalam perencanaan strategis di Kanwil Kemenkumham yaitu ada dua hal dari sisi pemasyarakatan yang akan kita dorong peningkatan kelasnya,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (11/6) kemarin.
Diakuinya, peningkatan kelas ini akan dilakukan untuk Balai Pemasyarakatan Jayapura yang letaknya di belakang kantor Kanwilkumham, yang mana akan diusulkan kenaikan statusnya dari lelas II menjadi kelas I.
“Karena kita ini Provinsi Induk sementara Papua Barat baru terbentuk, lapasnya sudah kelas I, Selain itu karna di Papua semua lembaga pemasyarakatan merangkap menjadi rumah tahanan negara, sementara nomeklaturnya berbeda antara Rutan dan Lapas,” terangnya.
Diakuinya, pihaknya akan mengkaji untuk mengusulkan agar dapat dibangun Lapas baru sehingga Lapas Abe bisa dialihfungsikan menjadi Rumah tahanan Negara. “Proses ini kita harus mendapatkan proses hiba lahan dari pemerintah daerah, sepanjang Pemda tidak memberikan lahan kita akan mengalami kesulitan,” tambahnya. (ana/tri)
JAYAPURA – Kepala Kantor Kemenkumham Papua, Antonius M. Aryobaba mengatakan pihaknya mendapat satu tambahan UPT baru di Keerom yang saat ini sudah operasional yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Keerom.
“Di Keerom kita sudah ada 3 UPT, dalam perencanaan strategis di Kanwil Kemenkumham yaitu ada dua hal dari sisi pemasyarakatan yang akan kita dorong peningkatan kelasnya,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (11/6) kemarin.
Diakuinya, peningkatan kelas ini akan dilakukan untuk Balai Pemasyarakatan Jayapura yang letaknya di belakang kantor Kanwilkumham, yang mana akan diusulkan kenaikan statusnya dari lelas II menjadi kelas I.
“Karena kita ini Provinsi Induk sementara Papua Barat baru terbentuk, lapasnya sudah kelas I, Selain itu karna di Papua semua lembaga pemasyarakatan merangkap menjadi rumah tahanan negara, sementara nomeklaturnya berbeda antara Rutan dan Lapas,” terangnya.
Diakuinya, pihaknya akan mengkaji untuk mengusulkan agar dapat dibangun Lapas baru sehingga Lapas Abe bisa dialihfungsikan menjadi Rumah tahanan Negara. “Proses ini kita harus mendapatkan proses hiba lahan dari pemerintah daerah, sepanjang Pemda tidak memberikan lahan kita akan mengalami kesulitan,” tambahnya. (ana/tri)
