JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam LHP BPK Republik Indonesia tahun 2021. Ia menyampaikan bahwa dengan opini tersebut sudah sepantasnya masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya. Johny menyebut karena anggaran yang digunakan bersumber dari dana Otsus maka semangat afirmatif dan perlindungan harus menyentuh langsung ke orang Papua.
Ia berpendapat bahwa perlu ada kebijakan yang lebih sehingga memunculkan peluang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Disini ia juga menyinggung bahwa keberhasilan PON harus tercermin dari semua target. Ia tak menampik bahwa banyak hal positif yang diperoleh dari PON termasuk memberi rasa bangga.
“PON sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam prestasi dan bisa dibilang sukses dalam ekonomi kerakyatan, tapi kami melihat masih ada yang mengganjal,” jelas Johny di ruang kerjanya, Kamis, (9/6). Dijelaskan bahwa jangan bilang PON berhasil namun setelah dicek ternyata banyak pihak atau pengusaha dari luar yang ambil bagian.
“Jadi kami ingin ini betul – betul dirasakan oleh orang asli Papua karena sumber dananya dari Otsus sehingga jangan terkesan Otsus datang tapi tidak memberi dampak,” tambahnya.
Dari LKPJ Pemprov ini harus terbuka. Apakah kewajiban – kewajiban sudah rampung semua atau belum. Pasalnya John masih mendapati pihak ketiga atau pengusaha yang mengklaim bahwa mereka belum dibayarkan meski pekerjaan sudah 100 persen.
“Ada yang berkaitan dengan venue, berkaitan dengan tempat penginapan, dengan konsumsi dan mereka datang ke DPRP menyampaikan masih ada masalah yang belum diselesaikan. Kami berharap LKPJ ini juga menunjukkan bahwa PON juga sukses. Jangan sampai PON meninggalkan hutang yang akhirnya membebani masyarakat Papua,” singgungnya.
DPRP lanjut politisi Nasdem ini juga mengingatkan bahwa harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif bahwa anggaran di tahun 2022 jangan lagi ada anggaran yang dipakai untuk membiayai PON agar uang di tahun 2022 ini semua fokus untuk pelayanan publik. “Ada kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang sempat hilang akibat PON. Jadi jangan sampai ada beban PON di tahun 2022,” tutupnya. (ade/tri)
JAYAPURA-Ketua DPR Papua, Johny Banua Rouw mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam LHP BPK Republik Indonesia tahun 2021. Ia menyampaikan bahwa dengan opini tersebut sudah sepantasnya masyarakat bisa merasakan langsung dampaknya. Johny menyebut karena anggaran yang digunakan bersumber dari dana Otsus maka semangat afirmatif dan perlindungan harus menyentuh langsung ke orang Papua.
Ia berpendapat bahwa perlu ada kebijakan yang lebih sehingga memunculkan peluang bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. Disini ia juga menyinggung bahwa keberhasilan PON harus tercermin dari semua target. Ia tak menampik bahwa banyak hal positif yang diperoleh dari PON termasuk memberi rasa bangga.
“PON sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam prestasi dan bisa dibilang sukses dalam ekonomi kerakyatan, tapi kami melihat masih ada yang mengganjal,” jelas Johny di ruang kerjanya, Kamis, (9/6). Dijelaskan bahwa jangan bilang PON berhasil namun setelah dicek ternyata banyak pihak atau pengusaha dari luar yang ambil bagian.
“Jadi kami ingin ini betul – betul dirasakan oleh orang asli Papua karena sumber dananya dari Otsus sehingga jangan terkesan Otsus datang tapi tidak memberi dampak,” tambahnya.
Dari LKPJ Pemprov ini harus terbuka. Apakah kewajiban – kewajiban sudah rampung semua atau belum. Pasalnya John masih mendapati pihak ketiga atau pengusaha yang mengklaim bahwa mereka belum dibayarkan meski pekerjaan sudah 100 persen.
“Ada yang berkaitan dengan venue, berkaitan dengan tempat penginapan, dengan konsumsi dan mereka datang ke DPRP menyampaikan masih ada masalah yang belum diselesaikan. Kami berharap LKPJ ini juga menunjukkan bahwa PON juga sukses. Jangan sampai PON meninggalkan hutang yang akhirnya membebani masyarakat Papua,” singgungnya.
DPRP lanjut politisi Nasdem ini juga mengingatkan bahwa harus ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif bahwa anggaran di tahun 2022 jangan lagi ada anggaran yang dipakai untuk membiayai PON agar uang di tahun 2022 ini semua fokus untuk pelayanan publik. “Ada kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang sempat hilang akibat PON. Jadi jangan sampai ada beban PON di tahun 2022,” tutupnya. (ade/tri)
